MATARAM, ntbkita.com-Inspektorat Provinsi NTB mengawasi secara ketat penggunaan anggaran Program Desa Berdaya, baik skema Tematik maupun Transformatif. Pengawasan mencakup proses pencairan, realisasi kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketepatan sasaran penerima bantuan.
Inspektur Provinsi NTB Budi Herman mengatakan, pihaknya terus mendampingi pelaksanaan program pada setiap tahapan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Program ini masih dalam proses, jadi kita pendampingan ketat, setiap tahapan-tahapan prosesnya,” kata Budi, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Inspektorat menerapkan pengawasan yang sama terhadap kedua skema Desa Berdaya. Meski setiap desa telah memiliki pendamping dengan tugas dan fungsi masing-masing, Inspektorat tetap mengawal pengelolaan anggaran secara langsung.
“Kami akan turun langsung untuk mendampingi pelaksanaan program seiring dengan proses pencairan anggaran,” tegasnya.
Budi menjelaskan, pengawasan mencakup tahapan pencairan anggaran oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB hingga pelaksanaan kegiatan sesuai RAB. Inspektorat juga memeriksa kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukan dan sasaran program.
“Fokus pada penggunaan uang dan sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Inspektorat tidak membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang kepala desa. Pengawasan berlaku sama, baik bagi kepala desa baru maupun kepala desa yang sebelumnya pernah tersangkut persoalan kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dana desa.
“Perlakuannya sama semua. Karena kita tidak melihat latar belakang itu, tapi programnya kita masuk, kita dampingi,” tegasnya.
Pencairan Anggaran 215 Desa Masuk BKAD
Pada tahap pertama 2026, Program Desa Berdaya Tematik menyasar 224 desa di NTB. Masing-masing desa memperoleh alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) hingga Rp300 juta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Dukcapil NTB Lalu Hamdi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pencairan anggaran untuk 215 desa kepada BKAD NTB.
“Sisa sembilan desa yang belum kita usulkan pencairan,” jelasnya.
Dari sembilan desa itu, empat desa belum menyesuaikan proposal dengan tema program. Dinas telah meminta pemerintah desa memperbaiki dokumen, tetapi respons mereka masih lamban.
Sementara itu, lima desa lainnya telah memperoleh rekomendasi, tetapi belum mengajukan permohonan pencairan anggaran.
Hamdi menargetkan penyelesaian persoalan lima desa itu dalam satu hingga dua hari. Ia juga telah menyampaikan catatan mengenai empat desa yang belum memperbaiki proposal kepada kepala daerah terkait melalui rapat koordinasi kemiskinan.
Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan belum berjalan di seluruh desa yang telah menerima transfer anggaran. Hamdi menyebut baru sekitar separuh desa penerima transfer yang telah menjalankan program.
Desa masih harus menyelesaikan proses pengadaan sebelum mulai menggunakan anggaran untuk belanja kegiatan. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar satu minggu hingga 10 hari.
Hamdi mengingatkan pemerintah desa agar segera melengkapi persyaratan administrasi, terutama penyesuaian proposal dengan tema program.
“Desa yang tidak memperbaiki proposal berpeluang tidak menerima alokasi tahun ini dan baru bisa mendapat giliran pada tahun berikutnya,” pungkas Hamdi.
Inspektorat Awasi Bantuan Rp36,11 Miliar untuk Keluarga Miskin Ekstrem
Selain Desa Berdaya Tematik, Inspektorat NTB mengawasi penyaluran bantuan melalui skema Desa Berdaya Transformatif. Program ini berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian modal usaha produktif kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada tahap pertama 2026, Pemprov NTB menargetkan 5.162 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem dengan total anggaran Rp36,11 miliar. Setiap keluarga memperoleh bantuan Rp7 juta melalui transfer langsung ke rekening masing-masing.
Keluarga penerima dapat memanfaatkan modal itu untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi produktif, seperti peternakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa, perikanan, serta pertanian.
Budi menegaskan bahwa Inspektorat juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran Desa Berdaya Transformatif. Pengawasan dan audit bertujuan memastikan pelaksanaan bantuan sesuai dengan perencanaan.
“Ini juga tetap menjadi atensi kami, pengawasan dan audit agar semuanya sesuai dengan perencanaan,” tandasnya.
Komentar