DOMPU, ntbkita.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mengamankan kembali aset tanah seluas 3,6 hektare di Kecamatan Kempo. Menurut pemerintah daerah, sejumlah warga telah menguasai lahan itu selama bertahun-tahun.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk menertibkan aset itu. Kedua instansi turun langsung ke lokasi guna memastikan keberadaan dan status kepemilikan tanah.
Kepala BPKAD Dompu Muhammad Syahroni mengatakan, pihaknya bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan penguasaan lahan oleh warga.
“Upaya pengamanan berawal dari informasi mengenai dugaan penguasaan lahan milik pemerintah daerah oleh sejumlah warga,” kata Syahroni, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, Syahroni menyebut adanya informasi mengenai material tanah timbunan di lokasi. Ia menduga keberadaan material itu berkaitan dengan upaya sejumlah warga menguasai aset pemerintah daerah.
Karena itu, BPKAD berkoordinasi dengan Kejari Dompu untuk memeriksa kondisi lahan sekaligus memastikan status hukumnya.
Mantan Kepala Desa Serahkan Dua Sertifikat Tanah
Dalam proses pengamanan, mantan Kepala Desa Soro Barat Awaludin menyerahkan dua sertifikat tanah kepada BPKAD Kabupaten Dompu.
Penyerahan berlangsung pada Selasa (3/11/2026). Kepala Kejari Dompu Lusiana Bida turut menyaksikan penyerahan dokumen kepemilikan aset itu.
Syahroni mengapresiasi langkah mantan kepala desa karena kedua sertifikat memperkuat bukti kepemilikan tanah pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan dokumen kepemilikan memiliki peran penting dalam mencegah penguasaan aset oleh pihak yang tidak memiliki hak.
“Keberadaan sertifikat menjadi bukti penting,” ujarnya.
Sementara itu, BPKAD terus memperkuat pengamanan aset melalui kerja sama dengan Kejari Dompu. Kedua instansi menjalankan koordinasi melalui pendampingan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Pemkab Dompu Akan Inventarisasi Aset Tanah
Setelah mengamankan aset, Pemkab Dompu akan melanjutkan pendataan dan inventarisasi lahan seluas 3,6 hektare itu.
Langkah ini bertujuan memastikan status hukum tanah sekaligus memperjelas pencatatannya dalam administrasi barang milik daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan memastikan rencana pemanfaatan tanah mengikuti ketentuan pengelolaan aset.
Pemkab Dompu berharap lahan itu dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Namun, pemerintah daerah belum merinci rencana penggunaan lahan seluas 3,6 hektare itu.
Komentar