JAKARTA, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kenaikan nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Nilai SAQ keterbukaan informasi NTB mencapai 100, meningkat 37 poin dari capaian tahun 2025 sebesar 63.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan capaian itu dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, turut mendampingi gubernur.
Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memandang keterbukaan informasi hanya sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, seluruh jajaran birokrasi harus menjadikan transparansi sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan sekaligus memperoleh dukungan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menyediakan informasi yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Pemprov NTB Integrasikan Lebih dari 800 Poin Data
Untuk memperkuat keterbukaan informasi, Pemprov NTB terus mengintegrasikan dan mengonsolidasikan data dari berbagai perangkat daerah. Pemerintah provinsi juga menghubungkan sistem pengelolaan informasinya dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Langkah ini mencakup lebih dari 800 poin data sekaligus memperkuat ekosistem NTB Satu Data.
Selain integrasi data, Pemprov NTB telah menyelesaikan pembangunan dashboard informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap data pemerintah.
Melalui dashboard itu, masyarakat tidak hanya dapat memperoleh data mentah, tetapi juga mengakses informasi dalam bentuk infografis dan analisis. Iqbal berharap penyajian informasi semacam ini memudahkan masyarakat memahami dan memanfaatkan data pemerintah.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.
Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, membenahi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta memperluas kemudahan akses informasi publik.
Berbagai langkah itu turut mendukung kenaikan nilai SAQ NTB dari 63 pada 2025 menjadi 100 pada 2026.
Keterbukaan Informasi Harus Meningkatkan Partisipasi Publik
Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup hanya mengandalkan nilai evaluasi atau jumlah dokumen yang pemerintah publikasikan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai sekaligus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Ia mencontohkan pemanfaatan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan kanal pengaduan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah.
Dari berbagai masukan masyarakat, Pemprov NTB membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata mekanisme pelaporan kerusakan infrastruktur secara lebih sistematis. Pemerintah provinsi juga mengembangkan program Desa Berdaya sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
Iqbal menilai partisipasi masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi. Pemerintah perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui program pembangunan, menyampaikan aspirasi, dan ikut mengawasi pelaksanaannya.
Karena itu, ia tidak ingin capaian nilai SAQ 100 hanya menjadi ukuran keberhasilan administratif. Iqbal menekankan pentingnya manfaat nyata keterbukaan informasi bagi hubungan pemerintah dengan masyarakat.
“Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata.”
Komentar