MATARAM, ntbkita.com-Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi berlangsung di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat, Senin (27/7/2026).

Forum nasional itu mengangkat tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”.

Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung selama tiga hari. Peserta berasal dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kalangan praktisi, serta unsur humas pemerintah dari berbagai daerah.

IGPR Summit menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan tepercaya menghadapi perkembangan teknologi digital serta kecerdasan artifisial.

Kepercayaan Publik Jadi Ukuran Utama

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB Ahsanul Halik membuka kegiatan mewakili Gubernur NTB.

Ahsanul yang akrab disapa Aka menegaskan tugas humas pemerintah tidak lagi sebatas menyampaikan informasi. Humas juga harus membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA sapaan akrabnya.

Menurut Aka, jumlah publikasi dan konten viral tidak menentukan keberhasilan komunikasi pemerintah. Masyarakat menjadi penilai utama melalui tingkat kepercayaannya kepada pemerintah.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya.

Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat juru bicara yang profesional serta kredibel. Pemerintah juga perlu menyampaikan kebijakan strategis secara konsisten agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan benar.

AI Tidak Menggantikan Integritas

Aka meminta humas pemerintah memanfaatkan AI untuk memperkuat pelayanan publik. Namun, teknologi tidak boleh menggeser kejujuran, empati, integritas, dan tanggung jawab manusia.

“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” AKA menegaskan.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia yang mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat Dr Mayrianti Annisa Anwar menilai IGPR Summit menjadi forum strategis untuk memperkuat pemerintahan terbuka.

“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya.

Ia mengajak insan humas meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor. Kemampuan beradaptasi serta penguasaan teknologi akan memperkuat peran humas menuju Indonesia Emas 2045.

Humas Harus Cepat Hadirkan Informasi Resmi

Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB Prof Dr H Masnun Tahir mengingatkan humas agar menjadi sumber informasi kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya.

Menurut Masnun, humas pemerintah harus lebih cepat menyampaikan informasi resmi. Langkah itu dapat mempersempit ruang bagi spekulasi dan disinformasi.

Ketua Iprahumas NTB Suhirman Adita mengatakan peserta dari berbagai daerah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap forum itu.

IGPR Summit juga menjadi momentum untuk menyusun karya ilmiah nasional mengenai pengembangan kehumasan pemerintah.

“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.

IGPR Summit 2026 menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi untuk membahas transformasi komunikasi publik pada era digital dan AI.

Forum itu menargetkan rekomendasi strategis untuk membangun komunikasi pemerintah yang profesional, adaptif, humanis, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat.