MATARAM, ntbkita.com-Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Abul Chair membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2026.

Sekda Abul Chair membuka kegiatan mewakili Gubernur NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (15/7/2026).

Saat membacakan arahan gubernur, Abul Chair meminta semua pihak tidak memandang reforma agraria sebatas program sertifikasi tanah.

Menurutnya, reforma agraria juga mencakup penataan aset, akses, fungsi, dan permodalan bagi masyarakat. Langkah itu harus mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika disebut reforma agraria, jangan sampai yang terbayang di benak kita hanya masalah sertifikat. Sertifikasi itu hanya sebagian saja. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah penataan akses, penataan modal, serta penataan fungsi untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

GTRA Harus Percepat Penyelesaian Konflik

Abul Chair menilai persoalan agraria di tingkat nasional dan daerah sering memicu benturan kepentingan.

Konflik lahan dapat melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah, maupun instansi lain. Karena itu, GTRA memegang peran penting dalam menginisiasi penyelesaian konflik pertanahan secara cepat dan tepat.

Sekda berharap Rakor GTRA Provinsi NTB Tahun 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen bersama yang konkret.

“Saya berharap rapat hari ini tidak berhenti pada penyampaian materi atau penandatanganan berita acara semata. Yang lebih penting adalah lahirnya komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara cepat, adil, dan kolaboratif. Kita hilangkan ego sektoral, karena yang kita kejar bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian dan manfaat nyata,” tegasnya.

Minta GTRA Bahas Penataan Gili Tramena

Abul Chair juga meminta forum menyumbangkan pemikiran untuk penataan kawasan destinasi wisata Gili Tramena. Kawasan itu meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Menurutnya, pemerintah perlu segera menuntaskan penataan kawasan itu. Persoalan yang perlu mendapat perhatian mencakup kepastian status tanah, aset pelaku usaha, dan ruang bagi masyarakat setempat.

Forum juga perlu membahas status kawasan hutan yang sebagian telah masyarakat kuasai.

Abul Chair mengajak seluruh anggota GTRA mengutamakan semangat gotong royong dalam menjalankan reforma agraria.

Ia mengingatkan filosofi masyarakat NTB, yakni “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.