JAKARTA, ntbkita.com-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah menyiapkan langkah pengembangan E50 untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Arahan itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50.

Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sidang membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan sekaligus memperkuat kemandirian energi di tengah dinamika geopolitik global.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku Wakil Ketua DEN serta anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan turut mengikuti sidang.

Stok BBM Nasional 18–20 Hari

Selain membahas strategi jangka panjang, pemerintah memberi perhatian pada ketersediaan energi nasional dalam jangka pendek.

Bahlil mengatakan stok BBM dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.

“Hal-hal yang kita bahas adalah sudah barang tentu menyikapi geopolitik yang terjadi dengan memastikan ketersediaan energi nasional kita harus cukup. Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18-20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” ucap Bahlil.

Sementara itu, untuk memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang, Presiden meminta pemerintah mulai menyiapkan pengembangan E50 setelah menjalankan B50.

Menurut Bahlil, kebijakan energi itu mengarah pada peningkatan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri.

Saat ini, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Adapun konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Pemerintah Akan Perbesar Eksplorasi Migas

Pemerintah juga akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Karena itu, pemerintah berencana mendorong eksplorasi secara besar-besaran pada cekungan dan blok minyak.

Selain membuka eksplorasi, pemerintah akan mengoptimalkan sumur yang telah berproduksi dengan memanfaatkan teknologi.

Prabowo juga meminta pemerintah mengawasi sekitar 45 ribu sumur rakyat agar pengelolaannya berjalan secara profesional.

“Termasuk di dalamnya tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45 ribu itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain,” tutur Bahlil.

Prabowo Minta Akademisi dan Dunia Usaha Terlibat

Selain aspek produksi, Presiden meminta pemerintah memperkuat kerja sama dengan akademisi dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi.

Menurut Bahlil, kolaborasi ketiga unsur itu penting untuk menjawab kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang.

“Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami, bahwa harus kita melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” ujar Bahlil.

Sidang DEN juga membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Bahlil mengatakan laporan DEN mencakup rencana penguatan kelembagaan dalam tata kelola sektor migas. Menurut dia, lembaga itu nantinya akan berada langsung di bawah Presiden.

“Hal yang tidak kalah pentingnya arahan Bapak Presiden kaitannya dengan rancangan Undang-Undang Migas yang dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional bahwa kita akan memperkuat dengan lembaga ini akan berada langsung di bawah Bapak Presiden. Kami sebagai Menteri Teknis akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh arahan Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.

Dengan demikian, pemerintah menyiapkan sejumlah jalur untuk memperkuat kemandirian energi, mulai dari persiapan E50, peningkatan eksplorasi migas, optimalisasi sumur produksi, hingga penguatan tata kelola sektor energi.