Peternakan Bebek BUMDes Picu Keluhan, Polisi Fasilitasi Mediasi

Avatar photo

Selasa, 21 April 2026 - 21:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LombokFokus|Lombok Barat – Keluhan warga terkait aktivitas BUMDes di bidang ternak bebek pedaging, di Desa Gunungsari ditindaklanjuti lewat mediasi. Mediasi berlangsung di Kantor Desa Gunungsari, Selasa (21/4/2026), sekitar pukul 11.00 Wita, melibatkan warga, aparat desa, serta unsur keamanan.

“Mediasi ini kami dorong, agar persoalan warga bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan tetap menjaga situasi aman,” ujar Kapolsek Gunungsari Iptu Ida Bagus Adnyana Putra, yang dikonfirmasi terpisah.

Baca Juga :  Prabowo Tegaskan Pemerintah Wajib Berpihak kepada Rakyat

Dikatakan, Bhabinkamtibmas Desa Gunungsari Aipda Jupan bersama Babinsa dan kepala desa, memfasilitasi pertemuan antara pengelola BUMDes dan warga RT 01 Dusun Pakel. Warga menyampaikan keluhan terkait bau pakan serta kotoran bebek, juga suara bising yang dirasa mengganggu lingkungan sekitar.

“Aparat keamanan dari Polri dan TNI hadir, untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pengelola, agar ditemukan solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik baru,” kata Iptu Adnyana Putra.

Dijelaskan, mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama. Aktivitas pemeliharaan bebek tetap berjalan, hingga masa panen akhir bulan, selanjutnya direncanakan relokasi ke tempat lain yang lebih aman bagi lingkungan.

Baca Juga :  Pengembang Perumahan di Mataram Wajib Sisihkan 2 Persen Lahan untuk Makam

“Kesepakatan ini jadi langkah awal agar semua pihak merasa nyaman, dan aktivitas usaha tetap berjalan tanpa gangguan bagi warga,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana tetap kondusif. Kehadiran aparat di lokasi memberi rasa aman, sekaligus memastikan komunikasi berjalan lancar hingga tercapai kesepakatan bersama.(djr)

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun
Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah
Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan
Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran
BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong
NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026
Gubernur Iqbal Minta Manajemen Risiko Jadi Dasar Keputusan Pemprov NTB
Tumpukan Sampah TPS Sandubaya Menyusut Jadi 2.000–3.000 Ton

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:56 WITA

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:46 WITA

Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:34 WITA

Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran

Selasa, 11 Agustus 2026 - 14:23 WITA

BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:35 WITA

NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026

Berita Terbaru

Event Ekraf Mania

Ekonomi

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Jumat, 14 Agu 2026 - 17:50 WITA