MATARAM, ntbkita.com-Angka stunting NTB mencapai 12,5 persen hingga triwulan II 2026, lebih rendah dari target provinsi sebesar 20,2 persen. Namun, Pemerintah Provinsi NTB masih menghadapi tantangan penanganan stunting di sejumlah daerah, terutama Lombok Timur yang mencatat prevalensi tertinggi sebesar 19,38 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan capaian tingkat provinsi belum mengakhiri pekerjaan pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting. Beberapa kabupaten masih membutuhkan intervensi yang lebih terarah.

Nelly menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, penanganan stunting membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pemetaan kebutuhan setiap wilayah. Pemerintah harus memastikan program intervensi sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran.

“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” kata Nelly.

Lombok Timur Catat Prevalensi Tertinggi

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri memaparkan perkembangan prevalensi stunting di kabupaten dan kota sepanjang 2026.

Berdasarkan data yang ia sampaikan, Lombok Timur menempati posisi tertinggi dengan prevalensi 19,38 persen. Lombok Utara menyusul dengan angka 12,55 persen, sedangkan Kabupaten Bima mencapai 12,05 persen.

Di tingkat provinsi, prevalensi stunting berada pada angka 12,5 persen hingga triwulan II 2026.

Capaian itu lebih rendah dari target Pemprov NTB pada 2026 sebesar 20,2 persen. Angka provinsi juga berada di bawah target nasional sebesar 17,2 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan di kabupaten dengan prevalensi tinggi.

Nelly secara khusus meminta penguatan intervensi di Lombok Timur. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki waktu terbatas menjelang survei gizi nasional pada April 2027.

“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ingatnya.

Intervensi Menyasar 40 Desa Berdaya

Sementara itu, Dinas Kesehatan NTB menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat penanganan stunting di daerah yang masih memiliki prevalensi tinggi.

Hamzi mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan logistik, meningkatkan pemantauan gizi, serta memperhatikan kebersihan lingkungan.

Upaya penanganan juga mencakup 40 Desa Berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting.

“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelas Hamzi.

Menurut dia, langkah itu bertujuan mempercepat penurunan prevalensi stunting di wilayah prioritas, termasuk Lombok Timur.

Pemprov NTB juga menekankan perlunya koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Meski angka provinsi telah berada di bawah target 2026, TPPS NTB tetap melanjutkan pemantauan dan intervensi. Pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah dengan prevalensi tinggi menjelang survei gizi nasional tahun depan.