LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menempatkan kader dan kelengkapan alat sebagai dua prioritas untuk memperkuat pelayanan Posyandu.

Pemprov NTB akan meningkatkan kapasitas kader sekaligus memenuhi kebutuhan dasar pelayanan secara bertahap.

Iqbal menyampaikan arah itu saat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Lombok Barat, Selasa (1/9/2026).

Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia M. Iqbal turut mendampingi kunjungan setelah Gubernur meninjau SMA Negeri 1 Lingsar.

Ada Kader yang Mengabdi hingga 43 Tahun

Di hadapan para kader, Iqbal mengapresiasi pengabdian mereka dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, sebagian kader sudah bekerja selama puluhan tahun dan menjadi kekuatan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan keluarga.

“Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita,” ujar Iqbal.

Iqbal menilai kader Posyandu tidak sekadar menjalankan kegiatan rutin.

Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan memegang peran penting dalam pelayanan dasar, terutama pemantauan kesehatan ibu dan anak.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga semangat pengabdian kader dengan dukungan yang lebih konkret.

Alat Pengukuran Banyak Rusak

Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta Eni Usmawati kemudian menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Salah satu kendala utama menyangkut alat pengukuran berat badan, panjang badan, dan tinggi badan.

Eni mengatakan kondisi sebagian peralatan sudah tidak memadai.

“Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data,” kata Eni.

Menurutnya, alat pengukuran memiliki peran penting karena kader menggunakan hasilnya untuk memantau pertumbuhan anak.

Karena itu, kerusakan alat dapat memengaruhi kualitas data yang kader catat.

Iqbal Janjikan Tiga Set Posyandu Kit

Menanggapi keluhan kader, Iqbal langsung menjanjikan bantuan berupa Posyandu kit.

Pemprov akan menyalurkan tiga set alat kesehatan terlebih dahulu kepada Posyandu yang membutuhkan.

Setelah itu, pemerintah akan memenuhi kebutuhan lain secara bertahap.

Namun, Iqbal menegaskan perbaikan pelayanan tidak cukup hanya dengan menambah peralatan.

Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader.

“Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov akan mendorong pelatihan kader, termasuk materi yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan peningkatan kapasitas itu, kader dapat menggunakan peralatan sekaligus menjalankan pelayanan dengan lebih baik.

Desa Berdaya Akan Bantu Kader Mulai 2027

Iqbal juga ingin membangun dukungan bagi kader melalui skema yang lebih berkelanjutan.

Mulai 2027, Pemprov NTB akan mengintegrasikan dukungan kader Posyandu ke Program Desa Berdaya Transformatif.

Melalui skema itu, pemerintah akan mendorong pendanaan bagi minimal satu kader Posyandu di setiap desa.

Dukungan itu akan membantu kebutuhan operasional sekaligus menopang keberlanjutan pengabdian kader.

Iqbal menilai strategi lintas program menjadi penting karena desa menghadapi keterbatasan fiskal.

Selain itu, pemerintah desa juga harus mengalokasikan sebagian anggaran untuk berbagai kebutuhan lain.

Karena itu, Pemprov ingin menggunakan Program Desa Berdaya sebagai salah satu pintu untuk memperkuat pelayanan dasar.

TP PKK Siapkan Pendataan Digital Posyandu

Di sisi lain, Sinta Agathia M. Iqbal bersama jajaran Bunda Posyandu NTB akan memperkuat pendataan berbasis digital.

TP PKK akan menggunakan aplikasi untuk memetakan kondisi sarana di setiap Posyandu.

Melalui sistem itu, pemerintah dapat mengetahui alat yang rusak, fasilitas yang belum tersedia, serta kebutuhan masing-masing Posyandu.

Data kemudian dapat membantu pemerintah menentukan prioritas bantuan secara lebih akurat.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan umum ketika memenuhi kebutuhan Posyandu.

Pemprov dapat melihat kondisi setiap titik berdasarkan data lapangan.

Penguatan Posyandu Dimulai dari Kebutuhan Dasar

Kunjungan ke Posyandu Wana Tirta memperlihatkan persoalan pelayanan dasar dapat bermula dari hal sederhana, mulai dari alat ukur yang rusak hingga kebutuhan peningkatan kemampuan kader.

Karena itu, Pemprov NTB memilih memperkuat dua sisi sekaligus.

Pemerintah akan memenuhi sarana secara bertahap, sementara kader mendapat penguatan kapasitas dan dukungan melalui Program Desa Berdaya.

Dengan pola itu, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan rutin.

Pemprov ingin menjadikannya sebagai kekuatan masyarakat yang mampu menjaga kesehatan keluarga mulai dari tingkat desa.