LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat memperkuat basis ilmiah sebelum mengeksekusi proyek infrastruktur strategis daerah. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Senin (12/10/2026), BRIDA NTB mematangkan rekomendasi riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Langkah terpadu ini bertujuan menyelaraskan usulan riset ilmiah dengan peta kebutuhan riil pembangunan daerah. Nantinya, seluruh hasil telaah menjadi bahan rekomendasi resmi kepada Gubernur NTB guna menentukan program prioritas dan perencanaan anggaran.
Prioritaskan Air Bersih dan Teknologi Desalinasi
Pemerintah memfokuskan perhatian awal pada dua kajian krusial. Yakni potensi air tanah dan sungai bawah tanah di Lombok Selatan serta desalinasi air laut lewat teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Tim teknis akan menelaah estimasi rencana pendanaan kedua kajian tersebut guna menyesuaikan kebutuhan teknis dan proses penganggaran Tahun 2027.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan pentingnya data ilmiah yang solid dalam setiap pengambilan kebijakan publik. “Seluruh usulan perlu dikaji berdasarkan bukti ilmiah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aryadi.
Ia merinci rekomendasi riset BRIN mencakup tiga sektor strategis. Antara lain, pemenuhan ketersediaan air bersih, hilirisasi jagung dan kelor, serta pengembangan sektor perikanan. Untuk wilayah Lombok Selatan, riset air bawah tanah akan memetakan titik sumber air, karakteristik, lokasi potensial. Termasuk juga skema pemanfaatannya bagi masyarakat, lahan pertanian, dan kawasan pariwisata.
Matangkan Kesiapan Pengelolaan Jangka Panjang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengingatkan jajarannya agar tidak hanya terpaku pada fisik pembangunan semata. Ia mendorong kesiapan pengelola, kapasitas sumber daya manusia, kepastian legalitas lahan, dan skema pembiayaan perawatan.
“Pembangunan fasilitas air bersih harus disertai perencanaan operasional dan pendampingan agar layanan dapat terus berjalan setelah pembangunan selesai,” kata Lalu Kusuma Wijaya.
Pemerintah daerah juga menimbang perbandingan antara pemanfaatan air permukaan dan teknologi desalinasi laut dengan menghitung cermat biaya operasional jangka panjang. Di sisi lain, perwakilan Dinas ESDM NTB meminta tim peneliti memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi setempat. Tujuannya agar data bersumber murni dari kondisi lapangan, bukan sekadar menyadur wilayah lain.
Susun Peta Jalan Hilirisasi Jagung dan Kelor Menuju 2030
Selain sektor air, Dinas Pertanian NTB mendorong percepatan hilirisasi jagung dan kelor guna mendongkrak nilai tambah produk lokal. Pemerintah daerah merancang pengembangan teknologi pengeringan pascapanen dan industri pakan berbahan baku lokal. Dengan harapa bisa memangkas beban biaya peternak sekaligus mengamankan pasokan pangan.
Forum ini sekaligus merumuskan roadmap hilirisasi komoditas jagung dan kelor hingga tahun 2030, sebagai landasan rencana kerja dan alokasi anggaran. Selanjutnya, bersama Bappeda, BRIDA akan menindaklanjuti rekomendasi ini untuk merumuskan pembagian peran kerja sama, dokumen teknis, serta kesiapan fiskal daerah.
Komentar