Angka Stunting Lombok Timur Turun Jadi 18,4 Persen pada Agustus 2026

Avatar photo

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Angka prevalensi stunting di Lombok Timur turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026, dari sebelumnya 22,4 persen pada 2025. Pemkab Lombok Timur mengaitkan penurunan itu dengan kerja sama berbagai pihak dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting.

Wakil Bupati Lombok Timur Moh Edwin Hadiwijaya mengatakan, hasil positif itu merupakan peran banyak pihak. Kolaborasi pemerintah, tim pendamping keluarga (TPK), dan berbagai mitra berperan dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Menurut Edwin, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dipublikasikan Kominfo NTB menunjukkan prevalensi stunting Lombok Timur mencapai 22,4 persen pada 2025.

Sementara itu, pencatatan Dinas Kesehatan menunjukkan angka prevalensi stunting turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026.

Baznas Alokasikan Rp16–18 Miliar per Tahun

Edwin mengatakan penurunan stunting tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur.

Menurut dia, Baznas turut mendukung pendampingan keluarga rawan stunting (KRS). Dilakukan melalui alokasi dana yang mencapai Rp16 miliar hingga Rp18 miliar setiap tahun.

“Penurunan stunting ini hasil gotong royong,” kata Moh Edwin Hadiwijaya.

Baca Juga :  Realisasi Pendapatan NTB 66,53 Persen Pemprov Optimistis Target 2026 Tercapai

Selain dukungan pendanaan, Edwin menilai kerja tim pendamping keluarga di lapangan turut berkontribusi terhadap pelaksanaan intervensi pencegahan stunting.

Pemkab Lombok Timur juga melibatkan berbagai mitra melalui program GENTING untuk memperkuat pendampingan keluarga yang membutuhkan intervensi.

Meski mencatat penurunan prevalensi, Edwin mengingatkan bahwa penanganan stunting masih membutuhkan kerja berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan capaian yang telah diperoleh.

Lombok Timur Miliki 15.800 KK Miskin Ekstrem

Edwin menilai Lombok Timur memerlukan perhatian dalam program penurunan stunting di tingkat provinsi.

Menurut dia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di NTB. Daerah itu juga masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem yang menjangkau 15.800 kepala keluarga (KK).

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Edwin meminta penguatan intervensi penanganan stunting di Lombok Timur.

“Jika ingin NTB baik angka stunting, maka perlu memperkuat intervensi ke Lombok Timur, mengingat Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 15.800 kepala keluarga,” jelasnya.

Selain penguatan program di tingkat kabupaten, pelaksanaan pencegahan stunting juga melibatkan pemerintah desa.

Salah satu capaian muncul dari Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, yang masuk nominasi tiga besar Desa Berkinerja Baik Regional II tingkat nasional pada 2026.

Baca Juga :  KPK Jadikan NTB Satu Data Referensi Pengembangan Sistem Analitik Pemberantasan Korupsi

Kementerian Desa menyelenggarakan penilaian itu dengan salah satu perhatian pada konvergensi pencegahan stunting. Capaian Desa Sakra Selatan menjadi bagian dari perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.

Lombok Timur Raih Peringkat Pertama Pekan GENTING Regional II

Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)-BKKBN memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program pencegahan stunting di Lombok Timur.

Plt Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga-BKKBN Yuni Hastutiningsih mengatakan, Kabupaten Lombok Timur meraih peringkat pertama wilayah Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING 2026.

Yuni menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya penurunan stunting di daerah itu.

“Kami melihat upaya seluruh stakeholder di sini, bahkan para kadis sangat antusias untuk penurunan stunting,” kata Yuni.

Meski memperoleh apresiasi dan mencatat penurunan prevalensi, Pemkab Lombok Timur masih menghadapi tantangan dalam memperluas intervensi kepada keluarga rentan.

Edwin menekankan pentingnya mempertahankan kerja sama antara pemerintah, Baznas, tim pendamping keluarga, dan mitra lainnya. Tujuannta agar upaya penurunan stunting dapat terus berjalan.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026
Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD
PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase
Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku
Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan
PUPR NTB Mulai Perbaiki Jalan Penujak–Montong Ajan, Sasar Ruas 6,5 Kilometer
Sebanyak 754 Hektare Kebun Mete di Dompu Masuk Program Peremajaan Kementan
BRIDA NTB dan Kementerian Hukum Siapkan Pendampingan Kekayaan Intelektual

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 14:40 WITA

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026

Selasa, 3 November 2026 - 13:50 WITA

Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD

Senin, 2 November 2026 - 15:05 WITA

PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase

Senin, 2 November 2026 - 12:50 WITA

Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku

Senin, 2 November 2026 - 06:36 WITA

Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan

Berita Terbaru