MATARAM, ntbkita.com-Nusa Tenggara Barat menghadapi produksi sampah sekitar 2.500 ton per hari. Untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), Proyek Pengelolaan Limbah Terpadu Hulu-Hilir (PELITA) NTB akan membawa pengolahan sampah lebih dekat ke sumbernya.

Proyek ini menyasar 28 Desa Berdaya, termasuk kawasan Gili Trawangan, Gili Air, dan Pulau Moyo. Pengelola akan mengolah sampah organik sejak tingkat rumah tangga dan desa menjadi energi bersih maupun pupuk.

Sementara itu, pada sisi hilir, proyek akan menangani limbah dan air lindi agar menghasilkan manfaat energi serta ekonomi.

Rumah Energi bersama para pemangku kepentingan membahas rancangan itu dalam Kick Off dan Diseminasi Hasil Kajian Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Proyek Pelita NTB di Ballroom Gili Meno, Lombok Raya, Senin (31/8).

Forum menghimpun masukan untuk menyempurnakan desain teknis, model pengelolaan, aspek sosial dan lingkungan, serta rencana implementasi sebelum tahap konstruksi.

Pelita Olah Sampah sejak Rumah Tangga dan Desa

Executive Director Rumah Energi Sumanda Tondang mengatakan Proyek Pelita NTB menggunakan pendekatan hulu-hilir untuk menjawab persoalan sampah.

Pada sisi hulu, Rumah Energi akan mendorong masyarakat mengolah sampah organik sejak rumah tangga dan desa. Hasil pengolahan dapat menjadi energi bersih dan pupuk.

Pendekatan itu penting karena sampah organik mendominasi timbulan sampah masyarakat. Di Pulau Lombok, sebagian sampah juga belum masuk pengelolaan optimal.

Kondisi itu menambah beban TPA sekaligus membuka potensi pembentukan emisi metana.

Karena itu, proyek tidak hanya mengejar pengurangan volume sampah. Rumah Energi juga ingin menghasilkan manfaat ekonomi dari bahan yang selama ini berakhir sebagai limbah.

Selain itu, proyek akan melibatkan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas agar lebih banyak kelompok masyarakat dapat mengakses peluang ekonomi hijau.

Teknologi IoT Pantau Fasilitas dan Penurunan Emisi

Rumah Energi juga menyiapkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mendukung operasional proyek.

Teknologi itu akan membantu pengelola memantau kinerja fasilitas.

Selain itu, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) akan mencatat potensi penurunan emisi.

Dengan sistem itu, pengelola dapat mengukur perkembangan proyek, membaca masalah lebih awal, serta mengevaluasi hasil berdasarkan data.

Proyek Pelita juga tidak hanya berfokus pada teknologi.

Forum melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, komunitas perempuan dan penyandang disabilitas, hingga perwakilan desa.

Sejumlah unsur yang hadir antara lain Bappeda NTB, Dinas ESDM, Dinas LHK, UPTD TPA Sampah Regional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, BRIDA Kota Mataram, Bapperida sejumlah kabupaten, LPPM Universitas Mataram, serta berbagai organisasi dan komunitas.

BRIDA Ingin Sampah Masuk Ekosistem Pembangunan

Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi menilai pengelolaan sampah memiliki hubungan langsung dengan berbagai agenda pembangunan.

Menurutnya, sampah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga penguatan pariwisata.

Sampah organik, misalnya, dapat menjadi pupuk dan sumber energi. Selain mengurangi beban lingkungan, pengolahan itu juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pendekatan itu sekaligus dapat memperkuat Desa Berdaya melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif.

“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan perlu bekerja dalam satu ekosistem agar berbagai inisiatif yang telah berjalan tidak berhenti secara parsial,” ujarnya.

Karena itu, BRIDA mendorong integrasi data, keterbukaan, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

Aryadi juga mengingatkan agar proyek tidak hanya membangun fasilitas.

Pemerintah dan pengelola perlu menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, model bisnis, dan mekanisme operasional agar fasilitas tetap berjalan dalam jangka panjang.

Bappenas Kaitkan Pelita dengan Ekonomi Hijau

Dari sisi pembangunan rendah karbon, Anna Amaliya dari Bappenas menilai perubahan iklim kini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan harus berjalan bersama penurunan emisi.

Proyek Pelita NTB menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Inggris melalui Low Carbon Development Indonesia–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

Karena itu, Bappenas ingin proyek memberi kontribusi terhadap pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau di NTB.

Bappenas juga mendorong penggunaan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan.

Indikator itu mencakup penurunan jumlah sampah yang masuk TPA, peningkatan peluang usaha dan pendapatan masyarakat, efisiensi pengelolaan, hingga manfaat bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan.

Selain itu, pengelola harus memikirkan keberlanjutan sejak awal.

Kelembagaan pengelola, kepemilikan aset, biaya operasional, peluang investasi, dan strategi replikasi menjadi bagian yang perlu masuk dalam perencanaan.

Biogas dan BSF Jadi Peluang Pengolahan Sampah Organik

Dinas LHK NTB mencatat timbulan sampah di daerah ini mencapai sekitar 2.500 ton per hari.

Jumlah itu memperkuat kebutuhan untuk mengubah pola kumpul-angkut-buang.

Dinas LHK mendorong masyarakat mulai memilah dan mengolah sampah sejak sumber.

Salah satu peluangnya melalui biogas dan Black Soldier Fly (BSF).

Masyarakat maupun sekolah dapat memanfaatkan metode itu untuk mengolah sampah organik menjadi energi atau produk bernilai ekonomi.

Dengan demikian, tidak semua sampah organik harus masuk ke TPA.

Di sisi lain, TPA juga menghadapi persoalan air lindi dan keterbatasan kapasitas pengolahan.

Karena itu, Proyek Pelita akan mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang dapat memberi manfaat energi sekaligus menghasilkan produk organik.

Konstruksi Ditargetkan Mulai September 2026

Rumah Energi telah menyusun kajian FS dan DED sebagai dasar pelaksanaan proyek.

Kajian itu mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, kelembagaan, risiko, pengurangan emisi, manfaat energi, penghematan pupuk, hingga kelayakan finansial.

Namun, pengelola masih membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan sebelum masuk tahap berikutnya.

Rencana proyek menempatkan September 2026 sebagai awal tahap konstruksi. Target pelaksanaan berlangsung hingga sekitar April 2027.

Karena waktu pengerjaan relatif terbatas, seluruh pihak perlu memperkuat koordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana.

Pada akhirnya, Proyek Pelita NTB tidak hanya mengejar pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Proyek ini membawa gagasan yang lebih besar: mengurangi sampah sejak sumber, mengubah sampah organik menjadi energi dan produk bernilai, membuka peluang ekonomi, serta menekan emisi.

Jika model di 28 Desa Berdaya berjalan baik, pengelola juga membuka peluang untuk mereplikasinya ke wilayah lain di NTB.

Dengan pola itu, sampah tidak lagi hanya menjadi barang yang berakhir di TPA. Masyarakat dapat mengolahnya menjadi sumber daya yang menopang ekonomi, energi, ketahanan pangan, dan lingkungan.