Gedung Baru DPRD NTB Mulai Dibangun 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Biayanya

Avatar photo

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah pusat mulai membangun Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2027. Pemerintah menanggung seluruh biaya pembangunan melalui APBN.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan kepastian itu saat memimpin kunjungan kerja ke Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu (22/7).

Gedung DPRD NTB mengalami kerusakan saat aksi massa pada Agustus 2025. Pemerintah pusat kemudian mengambil alih pembangunan gedung DPRD dan kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan saat aksi itu.

Komisi V DPR RI datang ke NTB untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Lasarus menilai DPRD NTB membutuhkan gedung baru agar dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pilih Desain Lumbung Khas NTB

Pemerintah telah menyusun rencana induk pembangunan Gedung DPRD NTB. Tim perencana kini menuntaskan desain bangunan dan menghitung kebutuhan anggaran.

Baca Juga :  Diskominfo Lombok Tengah Ingatkan Pelajar: Judol Jual Harapan Palsu

DPRD NTB memilih desain nomor dua dari tiga pilihan. Desain itu mengusung arsitektur lumbung khas NTB.

Tim perencana akan merampungkan desain sebelum mengajukan kebutuhan anggaran. Komisi V DPR RI kemudian membahas usulan anggaran bersama pemerintah.

Lasarus mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan komitmen anggaran. Namun, tim masih membutuhkan desain final untuk menentukan nilai pembangunan secara pasti.

“Anggaran sudah ada, karena sudah jadi komitmen. Tapi berapa pastinya harus dihitung dulu. Karena kita tidak bisa hitung kalau desainnya juga belum selesai. Intinya desain ada, uangnya ada, sudah begitu cukup ya,” katanya.

Komisi V Dorong Lelang Dini

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum menggelar lelang dini. Langkah itu dapat mempercepat penandatanganan kontrak setelah pemerintah menetapkan anggaran.

Baca Juga :  DPRD NTB Dorong Tambang Rakyat di Sumbawa Masuk Jalur Legal

Pemerintah menargetkan proses pembangunan mulai berjalan pada 2027. Kontraktor memiliki target pengerjaan selama 11 bulan.

Lasarus berharap pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan. Komisi V DPR RI juga akan mengawal kebutuhan anggaran dan tahapan pengerjaan.

DPRD NTB Sambut Kepastian Pembangunan

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menyambut kepastian dukungan pemerintah pusat. Ia menilai rencana pembangunan itu menjadi kabar baik bagi lembaganya.

Isvie juga menilai waktu 11 bulan cukup untuk menuntaskan pembangunan. Ia berharap pemerintah segera memulai lelang dan kontrak pekerjaan sesuai jadwal.

Pembangunan gedung baru akan mendukung kegiatan DPRD NTB. Gedung itu juga akan menunjang fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan pelayanan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara
Putri Mahkota Victoria Kagumi Songket Sasak, Dengarkan Kisah Perajin Bangkit Pascagempa
Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah
Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan
Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan
Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program
Tanpa Open Bidding, BKD NTB Targetkan Pengisian Jabatan Tuntas Akhir September
Nyemulak Jadi Titik Awal Sade Bangkit dari Kebakaran

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 20:08 WITA

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara

Sabtu, 5 September 2026 - 16:58 WITA

Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah

Sabtu, 5 September 2026 - 06:54 WITA

Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan

Jumat, 4 September 2026 - 13:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan

Jumat, 4 September 2026 - 10:22 WITA

Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program

Berita Terbaru