Pemerintah Targetkan Sebulan Benahi Program MBG

Avatar photo

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Rusman

JAKARTA, ntbkita.com-Pemerintah menargetkan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam satu bulan. Tim pemerintah akan menuntaskan hambatan, menertibkan potensi penyalahgunaan, dan memperkuat tata kelola program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target itu setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Menko Pangan.

Baca Juga :  Porprov NTB Bidik Dampak Ekonomi Rp 100 Miliar dari 150 Ribu Penonton

Pemerintah Petakan Hambatan Program MBG

Zulkifli mengatakan, pemerintah akan mengkaji berbagai persoalan selama satu bulan. Tim akan memetakan dugaan penyalahgunaan serta mengecek kesiapan titik layanan.

Pemerintah juga akan menilai ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah titik yang layak menerima Program MBG belum memiliki SPPG.

Menurut Zulkifli, pemerintah perlu merapikan seluruh persoalan sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Langkah itu juga mencakup penataan titik penerima manfaat dan fasilitas pendukung program.

Baca Juga :  DBH Diperkirakan Hanya Rp 13,3 Miliar, Pemprov NTB Ketatkan Belanja

Pemerintah Laporkan Hasil Kajian kepada Presiden

Kementerian dan lembaga terkait akan mendalami seluruh persoalan selama satu bulan. Mereka kemudian menyampaikan hasil kajian kepada Presiden Prabowo.

Presiden akan memberi arahan dan menentukan langkah akhir setelah menerima laporan. Pemerintah ingin memastikan keputusan selanjutnya menjawab persoalan di lapangan.

Pembenahan itu bertujuan memperkuat efektivitas dan transparansi Program MBG. Pemerintah juga ingin memastikan program menjangkau penerima manfaat sesuai sasaran.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lombok Timur Serahkan Alsintan kepada Petani
55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya
Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Ekonom Unram Ingatkan Manfaatnya Harus Sampai ke Warga
Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data
Sensus Ekonomi NTB Capai 94 Persen, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Data
Pemprov NTB Genjot Hilirisasi Pangan dan Pariwisata Berkualitas
DBH Diperkirakan Hanya Rp 13,3 Miliar, Pemprov NTB Ketatkan Belanja
Keringanan Pajak Dorong 4.072 Kendaraan Luar Daerah Mutasi ke NTB

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 16:48 WITA

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lombok Timur Serahkan Alsintan kepada Petani

Selasa, 1 September 2026 - 08:44 WITA

55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya

Senin, 31 Agustus 2026 - 03:20 WITA

Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Ekonom Unram Ingatkan Manfaatnya Harus Sampai ke Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:50 WITA

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:54 WITA

Sensus Ekonomi NTB Capai 94 Persen, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Data

Berita Terbaru

Kepala DPMPD-DUKCAPIL NTB Lalu Hamdi.

Ekonomi

55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya

Selasa, 1 Sep 2026 - 08:44 WITA