Kejari Lombok Tengah Amankan Hak Sipil 112 Anak Rentan Lewat Program JAGOAN

Avatar photo

Minggu, 14 Juni 2026 - 10:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kajari Loteng Putri Ayu Wulandari. (Kejari Loteng)

Kajari Loteng Putri Ayu Wulandari. (Kejari Loteng)

LOMBOK TENGAH, ntbkita.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mengoptimalkan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk melindungi hak sipil anak rentan. Langkah itu berjalan melalui program JAGOAN atau Jaksa Jaga Administrasi Kependudukan Anak.

Program ini membantu anak yatim, anak terlantar, dan anak dari keluarga prasejahtera memperoleh dokumen identitas resmi.

Kejari Lombok Tengah menjalankan program JAGOAN sebagai bentuk perlindungan terhadap hak keperdataan masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.

Acara penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) gratis berlangsung di Aula Kantor Kejari Lombok Tengah, Jumat (12/6/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari menyatakan, jaksa hadir untuk memfasilitasi administrasi kependudukan melalui kewenangan bidang Datun.

Menurutnya, identitas hukum menjadi modal dasar bagi anak agar tidak kehilangan hak kesejahteraan pada masa depan.

“Akta kelahiran adalah gerbang utama bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, jaminan kesehatan, dan berbagai fasilitas negara lainnya. Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, kami memastikan negara hadir untuk anak-anak rentan. Pemenuhan hak dasar ini adalah fondasi keadilan yang diamanatkan RPJPN 2025–2045 agar langkah kita menuju Generasi Emas berjalan di jalur yang benar,” ungkap Putri Ayu.

Baca Juga :  Biro Hukum dan HAM Pemprov NTB Perkuat Penyusunan Produk Hukum Daerah Lewat Bimtek

112 Anak Terima Dokumen Resmi

Kejari Lombok Tengah mencatat, program JAGOAN telah membantu 112 anak mendapatkan dokumen identitas resmi hingga pelaksanaan tahap kedua.

Pada tahap pertama, 12 Februari 2026, Kejari Lombok Tengah menyerahkan 56 dokumen identitas kepada anak-anak di Yayasan Pondok Pesantren Al Ma’arif Nurul Huda Dangah, Desa Pandan Indah, dan LKSA Darul Qur’an.

Pada tahap kedua, 12 Juni 2026, Kejari Lombok Tengah kembali menyerahkan 56 dokumen identitas resmi kepada santri asuhan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wathan Remajun, Batu Belik, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut.

Penyerahan tahap kedua itu disaksikan pimpinan yayasan Munady. Anak-anak yang masuk pendataan terdiri dari 35 anak laki-laki dan 21 anak perempuan.

JAGOAN Pangkas Hambatan Administrasi

Kejari Lombok Tengah menilai, banyak anak di pondok pesantren dan panti asuhan menghadapi kendala administrasi. Hambatan itu muncul karena faktor biaya dan jalur birokrasi.

Baca Juga :  Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor

Melalui program JAGOAN, Kejari Lombok Tengah berupaya memangkas hambatan itu agar anak-anak rentan mendapat kedudukan hukum yang kuat.

Dokumen identitas menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas negara lain.

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat

Program JAGOAN berjalan melalui kolaborasi Kejari Lombok Tengah dengan jajaran pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah Masnun dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Baiq Anita Nindiana memberi apresiasi atas percepatan layanan administrasi kependudukan bagi anak rentan.

Kejari Lombok Tengah memastikan angka 112 anak bukan akhir dari program. Gerakan JAGOAN akan berjalan sebagai skema berkelanjutan untuk menghapus diskriminasi administratif.

Melalui program itu, Kejari Lombok Tengah ingin memastikan seluruh anak di Lombok Tengah memiliki kedudukan hukum yang kuat, berdaya saing, dan siap mendukung Indonesia Emas.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun
Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor
Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu
Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T
Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi
Bisnis Rumput Laut 30 Ton di Dompu, WNA Tiongkok Dideportasi dan Dicekal 5 Tahun
Polresta Mataram Perketat Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan Jalanan
Polda NTB Terjunkan Tim Telusuri Asal Emas Selundupan 5 Kilogram

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:04 WITA

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun

Rabu, 11 November 2026 - 18:18 WITA

Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor

Rabu, 11 November 2026 - 17:09 WITA

Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu

Selasa, 10 November 2026 - 13:15 WITA

Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T

Selasa, 3 November 2026 - 13:25 WITA

Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA