Kejari Bima Dalami Dugaan Korupsi Dana Pokir Rp 60 Miliar

Avatar photo

Kamis, 4 Juni 2026 - 10:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi dugaan korupsi pokir. (generated by chatgpt)

Ilustrasi dugaan korupsi pokir. (generated by chatgpt)

BIMA, ntbkita.com-Kejari Bima terus mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Bima tahun 2025. Nilainya mencapai Rp 60 miliar.

Penyelidik kini mengantongi dokumen alokasi dana pokir di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kasi Intelijen Kejari Bima Virdis Firmanillah Putra Yuniar mengatakan, proses penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Berdasarkan dokumen, pokir tersebar di sembilan OPD,” kata Virdis kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Masih Tahap Puldata

Virdis belum mengungkap OPD penerima alokasi dana pokir. Ia juga belum memastikan rencana pemanggilan pejabat dari sembilan OPD dalam proses penyelidikan.

Kejari Bima sejauh ini sudah meminta keterangan lima saksi. Mereka berasal dari pihak Pemkab Bima, bukan dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Bima yang memiliki pokok pikiran.

Baca Juga :  Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun

Kasus dugaan penyalahgunaan dana pokir ini berawal dari laporan sekelompok warga ke Kejari Bima pada 29 Juli 2025. Warga menyoroti alokasi dana pokir yang mereka nilai tidak transparan.

Pelapor juga menduga sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa melalui dana pokir tidak tepat sasaran. Proyek itu juga mereka nilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggaran Capai Rp 60 Miliar

Data APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 memuat dana pokir DPRD senilai Rp 60 miliar. Anggaran itu masuk dalam belanja barang dan jasa pemerintah daerah dengan total nilai Rp 186 miliar.

Baca Juga :  Bisnis Rumput Laut 30 Ton di Dompu, WNA Tiongkok Dideportasi dan Dicekal 5 Tahun

Pada pergeseran anggaran akhir tahun 2025, anggaran DPRD Bima juga meningkat dalam APBD 2025 hasil pergeseran.

Belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD naik dari Rp 21 miliar menjadi Rp 22 miliar. Uang representasi tetap sebesar Rp 1 miliar. Tunjangan jabatan mencapai Rp 1,4 miliar.

Tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp 5,2 miliar. Tunjangan reses mencapai Rp 1,2 miliar. Tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 6 miliar.

Anggaran tunjangan perumahan mencapai Rp 5,9 miliar. Sementara tunjangan transportasi naik dari Rp 5,9 miliar menjadi Rp 6 miliar.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun
Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor
Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu
Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T
Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi
Bisnis Rumput Laut 30 Ton di Dompu, WNA Tiongkok Dideportasi dan Dicekal 5 Tahun
Polresta Mataram Perketat Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan Jalanan
Polda NTB Terjunkan Tim Telusuri Asal Emas Selundupan 5 Kilogram

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:04 WITA

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun

Rabu, 11 November 2026 - 18:18 WITA

Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor

Rabu, 11 November 2026 - 17:09 WITA

Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu

Selasa, 10 November 2026 - 13:15 WITA

Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T

Selasa, 3 November 2026 - 13:25 WITA

Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA