MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat penerapan manajemen talenta untuk menata aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi dan potensi masing-masing.

Kebijakan itu mencakup pemetaan kompetensi, penataan distribusi pegawai, pengembangan kapasitas, hingga pengisian jabatan.

Badan Kepegawaian Negara juga telah memberikan persetujuan melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 863 Tahun 2026 tanggal 7 Agustus 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemprov membahas langkah penerapannya dalam Rapat Pimpinan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (24/8).

Iqbal Minta ASN Aktif Perbarui Rekam Jejak

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam mengelola kepegawaian.

Menurutnya, setiap ASN harus aktif memperbarui data kepegawaian, kompetensi, pengalaman, hingga rekam jejak prestasi.

Data itu nantinya menjadi bagian penting dalam pemetaan talenta dan pengembangan karier.

“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu sangat penting untuk manajemen talenta,” tegas Iqbal.

Selain itu, Iqbal meminta seluruh jajaran memahami mekanisme baru sejak awal.

Ia secara khusus mengingatkan pejabat eselon III dan IV agar memastikan seluruh data serta persyaratan administrasi selalu mutakhir.

“Jangan sampai terjadi kegagapan. Keaktifan individu dalam meng-update perjalanan karier akan menentukan,” ujarnya.

Manajemen Talenta Bisa Jadi Instrumen Pengisian Jabatan

Iqbal mengatakan Pemprov NTB telah menerima keputusan resmi terkait penerapan manajemen talenta.

Selanjutnya, Pemprov dapat menggunakan sistem itu sebagai salah satu instrumen pengisian jabatan.

Mekanisme itu juga dapat mendukung rekrutmen jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dengan pola baru, Pemprov dapat membaca profil ASN melalui kompetensi, pengalaman, potensi, dan rekam jejak kinerja.

Karena itu, pemerintah ingin membangun proses penataan pegawai yang lebih berbasis data dan kebutuhan organisasi.

Pemprov Akan Tata Ulang Distribusi Pegawai

Selain mendukung pengembangan karier, manajemen talenta juga akan menyasar ketimpangan distribusi ASN.

Iqbal mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah masih membutuhkan tambahan pegawai.

Di sisi lain, beberapa OPD memiliki jumlah pegawai relatif lebih banyak.

Karena itu, setiap OPD perlu menyusun pemetaan jabatan dan analisis jabatan secara serius.

Pemerintah kemudian akan mencocokkan kebutuhan organisasi dengan kompetensi serta potensi pegawai.

Dalam proses redistribusi, Iqbal menawarkan dua tahapan pendekatan.

Pertama, Pemprov akan membuka perpindahan secara sukarela. Pemerintah akan memetakan profil kebutuhan setiap OPD lalu menawarkan peluang kepada pegawai dengan kompetensi yang sesuai.

Melalui cara itu, Pemprov juga berharap menemukan talenta yang selama ini belum memperoleh ruang optimal di unit kerja masing-masing.

Setelah itu, pemerintah dapat menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi.

ASN harus siap bekerja pada unit yang membutuhkan kompetensinya sebagai bagian dari sistem manajemen talenta.

Sekda Minta Analisis Jabatan Sesuai Kebutuhan Riil

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menekankan pentingnya koordinasi dengan Biro Organisasi.

Koordinasi itu perlu memastikan analisis jabatan benar-benar menggambarkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah.

Dengan demikian, redistribusi pegawai tidak hanya berpatokan pada jumlah ASN.

Pemprov juga harus melihat kebutuhan pekerjaan, kompetensi, beban kerja, dan kapasitas setiap unit.

Langkah itu sekaligus menjadi dasar agar penataan pegawai berjalan lebih proporsional.

Pelatihan Daring hingga Tutor Sebaya Jadi Pilihan

Sementara itu, jajaran BPSDM juga mendorong perluasan kesempatan pengembangan kompetensi ASN.

Salah satu pilihannya melalui pembelajaran daring.

Model itu memberi ruang bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu lebih fleksibel tanpa meninggalkan tugas utama.

Selain itu, Rapim membahas pola tutor sebaya sebagai alternatif menghadapi keterbatasan anggaran pelatihan.

Melalui pola itu, pegawai dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Proses pembelajaran pun dapat berlangsung lebih dekat dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.

Namun, Pemprov tetap akan memperhatikan rekomendasi dan ketentuan pemerintah pusat dalam menjalankan program pengembangan kompetensi.

Prestasi ASN Tak Hanya Dinilai Secara Personal

Rapim juga membahas perubahan cara melihat prestasi ASN.

Pemprov tidak ingin mengukur prestasi hanya berdasarkan pencapaian individu.

Pemerintah juga akan melihat kontribusi ASN terhadap keberhasilan organisasi dan kerja kolektif lintas-OPD.

Pendekatan itu sejalan dengan keinginan Iqbal agar seluruh perangkat daerah bekerja sebagai satu kesatuan.

“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, Pemprov NTB. Jadi dalam menjalankan tugas ini ayo kita datang sebagai satu atap. Itu prinsip yang ingin saya tekankan,” tandasnya.

Karena itu, keberhasilan manajemen talenta membutuhkan kesamaan visi seluruh perangkat daerah.

Iqbal Minta OPD Maksimalkan Anggaran yang Ada

Di tengah keterbatasan fiskal, Iqbal meminta perangkat daerah tetap mengembangkan kualitas aparatur.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan peningkatan kompetensi ASN.

Karena itu, pemerintah perlu mengubah pola pikir dari sekadar meminta tambahan anggaran menjadi memaksimalkan sumber daya yang sudah tersedia.

“Bagaimana dengan fiskal yang ada kita berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada. Kita harus mengubah paradigma pikiran kita,” tegasnya.

Selain efisiensi, Iqbal juga mendorong perangkat daerah mencari pola pengembangan kompetensi yang lebih kreatif.

Ia mengapresiasi koordinasi seluruh jajaran yang mulai mempersiapkan penerapan manajemen talenta.

Melalui sistem itu, Pemprov NTB menargetkan distribusi pegawai lebih proporsional sekaligus membuka ruang pengembangan karier ASN.

Pada akhirnya, pemerintah ingin menempatkan setiap aparatur sesuai kompetensi, potensi, dan kebutuhan organisasi agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.