Kekeringan Dompu Meluas, 535 KK Hadapi Krisis Air Bersih

Avatar photo

Selasa, 4 Agustus 2026 - 08:06 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi bantuan air bersih.

Ilustrasi bantuan air bersih.

DOMPU, ntbkita.com-Kekeringan di Kabupaten Dompu semakin meluas. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 535 kepala keluarga menghadapi krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu memperkirakan jumlah warga yang membutuhkan bantuan akan terus bertambah. Sebab, puncak musim kemarau baru akan terjadi pada September 2026.

Saat ini, Kecamatan Pajo menghadapi dampak paling parah. Karena itu, BPBD terus menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki sebagai penanganan darurat.

Desa Tembalae Hadapi Kondisi Paling Kritis

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu Wan Muhtajun mengatakan Desa Tembalae di Kecamatan Pajo menghadapi kondisi paling kritis.

Sebanyak 320 KK di seluruh dusun dalam desa itu membutuhkan pasokan air bersih.

“Yang paling kritis sekarang ini ada di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo. Kami terus mengupayakan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki sebagai langkah darurat,” katanya, Senin (3/8).

Baca Juga :  Pemprov NTB Percepat Pencairan Dana Desa Berdaya, 131 Desa Belum Lengkapi Berkas

Sementara itu, BPBD menyalurkan air berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pola penyaluran masih bersifat insidental karena petugas terus memperbarui data wilayah kekeringan.

Krisis Air Menjangkau Enam Wilayah

Selain Desa Tembalae, BPBD mencatat krisis air bersih melanda sejumlah desa dan kelurahan lain.

Sebanyak 40 KK menghadapi kekeringan di Desa Ranggo. Selanjutnya, Dusun Karaku di Desa Manggenae mencatat 40 KK yang membutuhkan air bersih.

Krisis serupa menjangkau 45 KK di Kelurahan Kandai II, terutama wilayah Ginte dan belakang terminal.

Selain itu, sebanyak 40 KK di Desa Baka Jaya menghadapi kekurangan air. Wilayah utara Kelurahan Nowa juga mencatat 50 KK yang mengalami kondisi serupa.

Secara keseluruhan, enam wilayah itu mencatat 535 KK yang membutuhkan penanganan.

BPBD Pantau Empat Kecamatan

BPBD Dompu terus mendata perkembangan kekeringan menjelang puncak musim kemarau.

Selain wilayah yang sudah masuk pendataan, BPBD menugaskan tim untuk memantau Kecamatan Kilo, Manggelewa, Kempo, dan Pekat.

Baca Juga :  Pemprov NTB Susun RAD PE untuk Perkuat Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

“Kondisi di lapangan masih kami data. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada September, sehingga jumlah warga terdampak kemungkinan akan terus bertambah,” ujarnya.

Selanjutnya, BPBD akan menunggu laporan resmi tim lapangan sebelum menentukan kebutuhan penanganan di empat kecamatan itu.

“Tim sedang bekerja di lapangan, tinggal kita menunggu laporan resminya,” katanya.

BPBD Laporkan Kondisi ke BNPB

BPBD Kabupaten Dompu telah melaporkan perkembangan kekeringan kepada Bupati Dompu.

Selain itu, BPBD menyampaikan laporan kepada BPBD Provinsi NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Laporan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penanganan lanjutan.

Sementara menunggu perkembangan kondisi, BPBD meminta masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

BPBD juga mengingatkan warga agar mewaspadai gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Gangguan itu meliputi dehidrasi, batuk, dan pilek.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026
Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD
PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase
Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku
Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan
PUPR NTB Mulai Perbaiki Jalan Penujak–Montong Ajan, Sasar Ruas 6,5 Kilometer
Sebanyak 754 Hektare Kebun Mete di Dompu Masuk Program Peremajaan Kementan
BRIDA NTB dan Kementerian Hukum Siapkan Pendampingan Kekayaan Intelektual

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 14:40 WITA

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026

Selasa, 3 November 2026 - 13:50 WITA

Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD

Senin, 2 November 2026 - 15:05 WITA

PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase

Senin, 2 November 2026 - 12:50 WITA

Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku

Senin, 2 November 2026 - 06:36 WITA

Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan

Berita Terbaru