MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merancang gedung baru DPRD NTB dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

Desain gedung akan memakai panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, kawasan gedung juga akan memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

Pemprov NTB menyiapkan konsep itu untuk menghemat biaya operasional dan mengurangi emisi karbon.

Panel Surya Tekan Biaya Operasional

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan Gubernur NTB mengarahkan pembangunan gedung ramah lingkungan.

Menurutnya, bangunan berukuran besar akan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi.

“Namanya gedung besar, pasti berat (biaya). Untuk itu, diminta untuk melakukan efisiensi, sehingga di desain-nya bangunannya ramah lingkungan, hemat operasional, sehingga dampaknya pada pemeliharaan gedung baru DPRD,” ujarnya di Mataram, Selasa (4/8/2026).

Karena itu, tim perancang memasukkan panel surya ke dalam konsep bangunan. Pemanfaatan tenaga surya akan membantu memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menekan biaya pemeliharaan.

Gedung Akan Memiliki SPKLU

Selain panel surya, Pemprov NTB meminta tim menyediakan SPKLU di kawasan gedung.

Fasilitas itu akan mendukung pemakaian kendaraan listrik di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, anggota DPRD juga dapat memanfaatkan fasilitas pengisian daya apabila menggunakan kendaraan listrik.

“Karena akan banyak sekali kendaraan listrik, sehingga kalau baterai drop kita bisa langsung cas di SPKLU yang ada. Bisa jadi ke depan nanti mobil anggota dewan pakai listrik,” kata Kusuma.

Tim perancang juga akan menyiapkan kolam penampung untuk mengendalikan banjir dan memperkuat resapan air.

Selain itu, kolam dapat menjadi cadangan air saat terjadi kebakaran. Tim juga merancang instalasi kabel dan perangkat teknis secara tersembunyi agar tampilan bangunan tetap rapi.

Desain Angkat Budaya Tiga Suku

Konsep gedung baru DPRD NTB akan memadukan arsitektur modern dengan identitas budaya lokal.

Desain akan mengangkat unsur Sasak, Samawa, dan Mbojo sebagai tiga kelompok budaya utama di NTB.

“Desain-nya tentu kultur budaya lokal, sebagaimana bangunan kita yang lain diarahkan ada unsur lokal,” terang Kusuma.

Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan tim sebelumnya menawarkan tiga alternatif desain. Pemprov NTB kemudian menyepakati alternatif kedua.

“Yang jelas muatan-muatan lokal terkait budaya NTB tetap ada, sebagai ciri khas daerah,” ujarnya.

Gedung akan memiliki dua bangunan utama. Ruang rapat paripurna berada di sisi selatan dengan bentuk lumbung pada bagian depan.

Sementara itu, bangunan tengah akan menampung ruang komisi, fraksi, perkantoran, dan ruang aspirasi masyarakat.

Anggaran Mencapai Rp 250 Miliar

Pemerintah memperkirakan pembangunan gedung membutuhkan anggaran Rp 200 miliar.

Angka itu belum mencakup perlengkapan dan furnitur senilai Rp 50 miliar. Dengan demikian, total anggaran pembangunan beserta perlengkapan mencapai Rp 250 miliar.

Gedung akan terdiri atas lima lantai termasuk ruang bawah tanah.

Saat ini, proses perencanaan telah memasuki tahap penyusunan desain teknis terperinci. Pemerintah menargetkan tahap itu selesai pada September 2026.

Selanjutnya, pemerintah akan membuka lelang konstruksi pada bulan yang sama. Proyek memakai skema kontrak tahun tunggal dengan masa pengerjaan 11 bulan pada 2027.

Pemprov NTB menargetkan gedung baru DPRD mulai beroperasi pada 2028.