MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha, Rabu (22/7). Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri turut mendampingi penyerahan dokumen itu.

Radiogram dan surat gubernur menjadi dasar bagi Nurul Adha untuk menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Langkah ini bertujuan menjaga roda pemerintahan, pelayanan publik, dan agenda strategis daerah agar tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan.

Radiogram Menteri Dalam Negeri menugaskan Nurul Adha menjalankan tugas Bupati Lombok Barat setelah Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini menjalani proses hukum. Surat Gubernur NTB juga mengarahkan pemerintah daerah agar tetap menjalankan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan program pembangunan secara efektif, profesional, serta sesuai peraturan.

“Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Gubernur Iqbal.

Jaga Agenda Strategis Daerah

Gubernur Iqbal mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghadapi sejumlah agenda strategis. Agenda itu meliputi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Perubahan, serta penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai jadwal. Pemerintah juga harus menjaga pelayanan masyarakat agar tidak terganggu.

Gubernur menjelaskan, penugasan Nurul Adha berlaku sampai pemerintah pusat memberikan arahan lebih lanjut melalui Gubernur NTB.

“Sampai ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Nurul Adha Tetap Menjabat Wakil Bupati

Miq Iqbal menegaskan penyerahan radiogram tidak mengangkat Nurul Adha sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Nurul Adha tetap menjabat Wakil Bupati Lombok Barat, tetapi memiliki kewenangan menjalankan tugas dan wewenang bupati.

“Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.

Iqbal mengatakan Nurul Adha dapat mengambil keputusan atas kebijakan penting dan mendesak selama menjalankan penugasan. Pemerintah Provinsi NTB juga siap memberikan pendampingan melalui mekanisme konsultasi apabila muncul persoalan yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

“Kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan berkonsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi,” ujarnya.

Gubernur meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjaga stabilitas pemerintahan. Ia juga meminta pemerintah daerah menyelesaikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan tepat waktu dan menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat.

Perkuat Koordinasi dengan Birokrasi dan DPRD

Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Ia mengakui tugas itu tidak ringan, tetapi berkomitmen menjaga kesinambungan pemerintahan dan memenuhi amanah masyarakat Lombok Barat.

“Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Nurul Adha memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan para asisten.

Pertemuan itu akan memperkuat koordinasi, menjaga soliditas birokrasi, dan memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan.

Nurul Adha juga akan membangun kembali komunikasi dengan DPRD. Komunikasi itu akan menyasar penyelesaian LKPJ, KUA-PPAS, APBD Perubahan, dan APBD tahun anggaran berikutnya.

Ia menilai situasi saat ini harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas birokrasi, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga profesionalitas dan integritas aparatur.

“Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui situasi ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik. Itu menjadi arahan Bapak Gubernur dan akan kami laksanakan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Penyerahan radiogram dan Surat Gubernur NTB menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah juga berupaya menjaga koordinasi, agenda pembangunan, dan pelayanan publik agar tetap berjalan demi kepentingan masyarakat Lombok Barat.