KPK Pantau SPMB di NTB, Pungli dan Gratifikasi Jadi Sorotan

Avatar photo

Sabtu, 13 Juni 2026 - 08:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

MATARAM, ntbkita.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau ketat potensi pungutan liar atau pungli dan gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di NTB. Lembaga antirasuah itu telah mengeluarkan surat edaran sebagai langkah pencegahan.

KPK ingin proses penerimaan murid baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik curang.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran itu menjadi langkah pencegahan praktik curang, korupsi, dan gratifikasi dalam penerimaan murid baru.

”Kami sudah keluarkan surat edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk mencegah praktik curang, korupsi dan gratifikasi dalam proses penerimaan murid baru,” kata Ibnu saat datang ke NTB, kemarin.

Menurut Ibnu, KPK menerbitkan surat edaran itu sebagai respons atas temuan praktik yang berpotensi melanggar aturan dalam penerimaan peserta didik baru.

Baca Juga :  Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Ia menegaskan, KPK akan menindaklanjuti laporan jika memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan masuk kewenangan lembaga antirasuah.

“Tentunya pengawasan harus melibatkan semua lini. Kalau ada laporan, akan kita telaah sesuai surat edaran yang beredar. Tetapi kita juga harus melihat apakah memenuhi unsur korupsi dan menjadi kewenangan KPK,” jelasnya.

KPK Bisa Koordinasi dengan APH Lain

Ibnu menjelaskan, KPK akan melihat nilai perkara dan kewenangan penanganan setiap laporan. Jika nilai perkara relatif kecil, KPK dapat berkoordinasi atau melimpahkan penanganan kepada aparat penegak hukum lain.

”Kalau jumlahnya terlalu kecil, nanti kita koordinasikan atau limpahkan ke APH lain. Yang jelas mari sama-sama mengawasi penerimaan siswa baru supaya tidak ada praktik korupsi,” tegasnya.

Baca Juga :  Cerita Buruh Tani Ahmadi dan Harapan untuk Anaknya di Sekolah Rakyat Lombok Utara

Ia meminta seluruh pihak ikut mengawasi pelaksanaan SPMB. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga masyarakat.

Sekolah Diminta Tolak Pemberian

KPK juga meminta satuan pendidikan menolak segala bentuk pemberian, sumbangan, maupun gratifikasi yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik.

Ibnu menerangkan, penerimaan siswa baru harus berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan jabatan.

Ia juga mengingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Jangan ada yang main-main dengan pungli atau gratifikasi saat penerimaan siswa baru,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?
Unram Borong Lima Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026
Sekda NTB Minta Kepala Sekolah Pantau Siswa Berisiko Putus Sekolah
Cerita Buruh Tani Ahmadi dan Harapan untuk Anaknya di Sekolah Rakyat Lombok Utara
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani Minta APBN Prioritaskan Pendidikan di Daerah 3T
Gubernur NTB Buka MPLS Sekolah Rakyat Lombok Utara, 595 Siswa Mulai Pendidikan Gratis
114 Siswa Lombok Barat Berangkat ke Sekolah Rakyat di Lombok Utara, Siap Jalani MPLS
Pemkab Dompu Pacu Izin Lahan 8 Hektare Milik Pemprov NTB Demi Sekolah Rakyat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 07:27 WITA

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Kamis, 12 November 2026 - 09:33 WITA

Unram Borong Lima Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

Rabu, 11 November 2026 - 13:06 WITA

Sekda NTB Minta Kepala Sekolah Pantau Siswa Berisiko Putus Sekolah

Selasa, 3 November 2026 - 19:37 WITA

Cerita Buruh Tani Ahmadi dan Harapan untuk Anaknya di Sekolah Rakyat Lombok Utara

Selasa, 3 November 2026 - 14:03 WITA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani Minta APBN Prioritaskan Pendidikan di Daerah 3T

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA