MATARAM, ntbkita.com-Laju kenaikan muka air laut di Lombok Selatan mencapai sekitar 6,5 milimeter per tahun. Sementara itu, Lombok Utara mencatat kenaikan sekitar 3,5 milimeter per tahun.

Data itu mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah. Pemprov ingin menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief di Mataram, Selasa (28/7/2026).

Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan. Mereka membahas pemanfaatan data dan kajian ilmiah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Kebijakan Tidak Boleh Berdasarkan Asumsi

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair membuka kegiatan itu. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat menyusun kebijakan hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan.

Pemerintah membutuhkan data valid, analisis mendalam, dan pemahaman atas akar persoalan.

“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu, policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” ujarnya.

Menurut Abul, persoalan kemiskinan, stunting, dan perubahan iklim memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah harus menggunakan analisis akar masalah agar kebijakan mampu memberi solusi berkelanjutan.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Noudy RP Tandean juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti.

“Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan policy brief yang strategis, komprehensif, dan aplikatif sebagai referensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti,” katanya.

Pesisir NTB Hadapi Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim memicu kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, dan kenaikan muka air laut. Emisi gas rumah kaca, deforestasi, serta aktivitas manusia ikut memengaruhi kondisi itu.

Secara nasional, muka air laut naik sekitar 8–12 milimeter per tahun. Kenaikan itu dapat memicu abrasi, banjir rob, intrusi air laut, dan hilangnya lahan produktif.

Ancaman lain mencakup kerusakan permukiman serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Noudy meminta pemerintah menjaga kawasan pesisir strategis seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan destinasi lain.

“Kita harus menjaga kawasan-kawasan strategis yang menjadi kebanggaan NTB, seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan berbagai destinasi pesisir lainnya agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan iklim. Daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, dan perencanaan pembangunan adaptif.

BSKDN juga mengembangkan Policy Hub. Platform itu akan mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah.

SKALA Hasilkan 15 Policy Brief

Pemprov NTB bersama Program SKALA sebelumnya menghasilkan 15 policy brief. Lembaga Administrasi Negara RI dan para ahli kebijakan telah meninjau dokumen itu.

Provincial Lead Program SKALA NTB Anja Kusuma mengatakan tim telah membukukan seluruh dokumen. Program SKALA akan menyerahkannya kepada Pemprov NTB sebagai referensi penyusunan kebijakan pembangunan.

Lokakarya kali ini membahas dua isu strategis. Peserta mendalami kenaikan muka air laut dan Public Expenditure and Revenue Analysis atau PERA.

Pembahasan PERA bertujuan memperkuat kebijakan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Program SKALA juga mendorong pembentukan wadah kolaborasi bagi analis kebijakan di NTB. Wadah itu akan menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan penguatan kompetensi.

Pemprov NTB berharap rekomendasi kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen. Pemerintah ingin memakainya untuk melindungi kawasan pesisir, memperkuat ketahanan daerah, dan menjaga keberlanjutan pembangunan.