MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi Rp 33,73 triliun hingga Semester I 2026.

Capaian itu setara 51,26 persen dari target investasi tahunan sekitar Rp 64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemprov NTB menilai capaian itu mencerminkan iklim investasi daerah yang tetap kondusif. Selain itu, investasi tetap tumbuh di tengah dinamika berbagai sektor usaha.

Target investasi NTB pada 2026 naik sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga memasang sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 12 persen.

Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat investasi sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi Semester I Sudah Lampaui 51 Persen Target

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB Irnadi Kusuma mengatakan realisasi investasi tahun ini berkembang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, pada gelar Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I tahun 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).

Pertumbuhan ekonomi NTB juga masih berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Sementara itu, aktivitas pertambangan mulai memasuki fase normalisasi. Namun, pemerintah melihat struktur ekonomi NTB masih mampu menjaga pertumbuhan.

Investasi UMKM Capai Rp 496,68 Miliar

Irnadi mengatakan UMKM memberi kontribusi semakin besar terhadap realisasi investasi daerah.

Hingga Semester I 2026, investasi UMKM mencapai Rp 496,68 miliar. Nilainya naik 22,28 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp 406,19 miliar.

Menurut Irnadi, investasi UMKM juga berperan penting saat NTB menutup realisasi investasi 2025 sebesar 100,2 persen.

Pada akhir 2025, sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal tutup lebih awal. Akibatnya, sebagian perusahaan besar belum sempat memasukkan data investasi.

Kemudian, Kementerian Investasi memberi arahan agar daerah memasukkan data investasi UMKM senilai lebih dari Rp 600 miliar. Tambahan itu membantu NTB menutup kekurangan realisasi investasi.

Berangkat dari pengalaman itu, Pemprov NTB memperkuat layanan perizinan, pembinaan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

PMDN Dominasi Investasi Triwulan II

Pada Triwulan II 2026, Penanaman Modal Dalam Negeri masih mendominasi investasi non-UMKM.

PMDN mencapai sekitar Rp 12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara itu, Penanaman Modal Asing mencapai sekitar Rp 2,7 triliun atau 18,15 persen.

Pemprov NTB optimistis investasi asing akan meningkat pada semester berikutnya. Sejumlah investasi baru saat ini masih menjalani proses.

Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp 11 triliun. Sektor pertambangan menjadi kontributor utama di daerah itu.

Selanjutnya, Kabupaten Dompu mencatat peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Lombok Tengah menyusul melalui pengembangan Kawasan Mandalika, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Investasi Menyebar ke Berbagai Sektor

Realisasi investasi NTB juga masuk ke berbagai sektor strategis.

Sektor PKP, BIR, dan HEFA memberi kontribusi sekitar 7,24 persen. Sementara itu, sektor perindustrian dan perdagangan secara kumulatif menyumbang hampir 9 persen.

Sektor PUPR memberi kontribusi sekitar 1,6 persen. Adapun sektor lainnya mencapai 4,84 persen.

Dari sisi PMA, investasi berasal dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara. Spanyol dan Australia menjadi penyumbang investasi terbesar berikutnya pada Semester I 2026.

Pemprov NTB juga terus membuka ruang lebih besar bagi investor domestik, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan.

Pemerintah menilai dominasi modal domestik dapat memperbesar perputaran ekonomi di dalam daerah. Dengan demikian, masyarakat NTB memiliki peluang lebih besar menikmati nilai tambah ekonomi.

Pemprov Targetkan Investasi UMKM Rp 1 Triliun

Selain investasi skala besar, Pemprov NTB menempatkan UMKM sebagai salah satu prioritas.

Pemerintah menargetkan investasi UMKM mencapai Rp 1 triliun hingga akhir 2026.

Untuk mengejar target itu, Pemprov memperkuat pendampingan, digitalisasi usaha, layanan perizinan, dan akses pembiayaan.

Pemerintah menjalankan kebijakan itu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.

Kebijakan mencakup penerapan OSS-RBA, kemudahan pendirian koperasi, fasilitasi kemitraan usaha, akses pemasaran, serta perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, pemerintah mendorong pemakaian QRIS untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital bagi pelaku UMKM.

Dekranasda Dorong UMKM Naik Kelas

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTB Sinta M. Iqbal menilai UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya.

Dekranasda memperkuat sinergi bersama Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta perangkat daerah lainnya.

Kolaborasi itu mencakup pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.

Salah satu program yang terus berjalan ialah kurasi produk melalui Gerai Balekita.

Gerai itu menjadi etalase bagi produk UMKM lokal yang memenuhi standar kualitas dan keaslian. Sementara itu, pemerintah memberi pembinaan kepada pelaku usaha yang masih perlu meningkatkan mutu produknya.

Pemprov NTB juga mendorong lahirnya lebih banyak UMKM berorientasi ekspor.

Sejumlah produk unggulan daerah telah memasuki pasar Jepang dan Arab Saudi. Selain itu, beberapa pelaku usaha telah menerima permintaan dari negara lain.

Pemprov Perkuat Ekosistem Investasi

Ke depan, Pemprov NTB akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing investasi.

Pemerintah akan menyederhanakan birokrasi, memperluas pendampingan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat layanan perizinan.

Selain itu, Pemprov NTB mengajak media ikut menyampaikan perkembangan investasi dan keberhasilan pelaku UMKM.

Pemerintah menilai publikasi yang konstruktif dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus membuka peluang pasar bagi produk unggulan daerah.

Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, UMKM, lembaga keuangan, dan media, Pemprov NTB optimistis mampu mengejar target investasi 2026.

Pada saat yang sama, pemerintah ingin mendorong investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.