MATARAM, ntbkita.com-Kelangkaan bahan bakar minyak subsidi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional.

Banyak nelayan gagal melaut karena tidak memperoleh bahan bakar. Akibatnya, mereka kehilangan penghasilan saat kebutuhan keluarga terus berjalan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah dan Pertamina segera memulihkan pasokan. Selain itu, KNTI mendesak pemerintah membenahi distribusi agar BBM subsidi menjangkau nelayan yang berhak.

BBM Menjadi Modal Utama Nelayan

Koordinator Wilayah Indonesia Timur KNTI Dedy Sopian mengatakan nelayan menanggung dampak paling berat saat pasokan BBM terganggu.

Menurutnya, nelayan membutuhkan BBM sebagai modal utama untuk menggerakkan perahu dan mencari ikan.

“Kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai wilayah NTB telah melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh BBM, sementara kebutuhan hidup keluarga terus berjalan,” kata Dedy, Selasa (4/8/2026).

Karena itu, KNTI meminta pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai gangguan distribusi biasa. Kelangkaan BBM telah mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

KNTI Soroti Tata Kelola Distribusi

Dedy menilai kelangkaan yang berulang menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola distribusi dan pengawasan.

“Berulangnya kelangkaan BBM menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi dan minimnya keberpihakan negara terhadap nelayan,” tegasnya.

Selanjutnya, KNTI meminta Pemprov NTB, pemerintah kabupaten dan kota, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait segera mengambil langkah bersama.

Selain memulihkan pasokan, pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran hingga kawasan nelayan tradisional.

KNTI juga meminta pemerintah menjelaskan penyebab kelangkaan secara terbuka. Pemerintah perlu memastikan apakah masalah muncul akibat keterbatasan pasokan, kesalahan distribusi, penyalahgunaan, atau lemahnya pengawasan.

“Jangan biarkan nelayan menjadi korban dari buruknya distribusi maupun lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Kelangkaan BBM Ancam Pasokan Ikan

KNTI mengingatkan dampak kelangkaan BBM tidak hanya menekan pendapatan nelayan.

Ketika nelayan tidak melaut, produksi ikan ikut menurun. Kondisi itu dapat mengganggu pasokan pangan dan melemahkan ekonomi masyarakat pesisir.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, dan melemahkan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor perikanan,” kata Dedy.

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh rantai pasok BBM subsidi. Pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang menjadi sentra nelayan tradisional.

KNTI Siapkan Konsolidasi Nelayan

Dedy menegaskan pemerintah wajib menjamin akses nelayan terhadap BBM subsidi.

Menurutnya, ketersediaan bahan bakar menentukan kemampuan nelayan untuk bekerja dan memperoleh penghidupan.

“Negara tidak boleh abai terhadap nasib nelayan. Menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” tegasnya.

KNTI selanjutnya akan mengonsolidasikan nelayan di berbagai wilayah Indonesia Timur. Mereka akan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional apabila pemerintah tidak segera menyelesaikan persoalan.

“Nelayan tidak membutuhkan janji. Nelayan membutuhkan BBM. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, dapur tidak mengepul, dan ketahanan pangan bangsa ikut terancam,” tandasnya.