MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai besarnya produksi tembakau belum menjamin kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah meminta pembenahan tata niaga tembakau NTB melalui transparansi harga, kepastian pasar, dan penguatan posisi tawar petani, tanpa mengabaikan perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Ahsanul Halik mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan industri tembakau dari sisi ekonomi dan kesehatan secara bersamaan. Kedua aspek itu harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Ahsanul menyampaikan pandangannya dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10/2026).
Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian pemutaran dokumenter dan diskusi mengenai dampak industri tembakau terhadap petani, pekerja, keluarga, serta kesehatan masyarakat.
“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujar Ahsanul.
Petani Butuh Transparansi Harga dan Penilaian Mutu
Ahsanul menjelaskan, pembenahan tata niaga tembakau perlu menyentuh sejumlah persoalan yang selama ini memengaruhi posisi petani dalam perdagangan hasil panen.
Pemerintah perlu memperkuat pendataan produksi dan harga agar petani memiliki informasi pasar yang memadai. Selain itu, proses penilaian mutu dan penimbangan hasil panen harus berlangsung secara transparan.
Menurut Ahsanul, kepastian penyerapan hasil panen juga penting untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada petani. Ia turut menekankan perlunya mekanisme pengaduan yang mudah diakses ketika petani menghadapi persoalan dalam transaksi perdagangan.
Langkah itu bertujuan memperbaiki posisi tawar petani saat berhadapan dengan pembeli. Dengan akses informasi yang memadai, petani memiliki dasar lebih kuat dalam menjalankan usaha.
Persoalan tersebut juga mendapat perhatian Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok.
Sri menjelaskan, tingginya produksi tembakau di NTB tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mereka masih menghadapi biaya produksi dan sewa lahan yang tinggi, sementara harga jual hasil panen tidak selalu memberikan kepastian.
Selain itu, sebagian petani bergantung pada pinjaman modal untuk membiayai kegiatan pertanian. Perubahan cuaca turut menambah risiko gagal panen.
Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, petani tetap harus menanggung biaya produksi dan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
Kondisi itu memperlihatkan pentingnya penguatan akses pasar, perlindungan terhadap risiko usaha tani, serta peningkatan posisi tawar petani dalam rantai perdagangan tembakau.
Pemanfaatan DBHCHT Perlu Evaluasi Berkala
Selain pembenahan tata niaga, Ahsanul menekankan pentingnya mengevaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penggunaan dana itu sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi secara berkala menjadi bagian penting untuk menilai pelaksanaan program yang menggunakan DBHCHT.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat diversifikasi usaha pertanian. Langkah ini membuka peluang bagi rumah tangga petani untuk memperoleh pendapatan dari komoditas maupun kegiatan ekonomi lainnya.
Dengan demikian, petani memiliki alternatif penghasilan dan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil penjualan tembakau.
Penguatan usaha alternatif juga menjadi salah satu kebutuhan petani yang menghadapi ketidakpastian harga, biaya produksi tinggi, dan risiko perubahan cuaca.
Dokumenter Angkat Dampak Industri Rokok
Sementara itu, Ketua AJI Irsyan Hasyim menjelaskan bahwa dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau mengajak masyarakat melihat persoalan industri rokok dari sudut pandang yang lebih luas.
Film itu tidak hanya menampilkan persoalan ekonomi petani, tetapi juga pengalaman penyintas penyakit akibat rokok serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.
Dokumenter tersebut turut mengangkat strategi pemasaran industri rokok dan pentingnya perlindungan anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.
Melalui pemutaran film dan diskusi, AJI membuka ruang bagi berbagai pihak untuk membicarakan hubungan antara industri tembakau, kesejahteraan petani, dan dampak kesehatan.
Perlindungan Anak dan Ibu Hamil Jadi Perhatian
Dari sisi kesehatan, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
Perlindungan itu terutama menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
Marisa menilai edukasi mengenai bahaya rokok perlu berlangsung sejak dini. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Menurut dia, upaya pengendalian dampak rokok juga membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan fasilitas kesehatan.
Layanan kesehatan, termasuk puskesmas, memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin berhenti merokok.
Marisa turut mengingatkan dampak pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok. Belanja rokok dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan lain, seperti makanan bergizi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Berbagai pandangan dalam diskusi itu menempatkan kesejahteraan petani dan perlindungan kesehatan sebagai dua persoalan yang perlu mendapat perhatian bersamaan.
Pemprov NTB menekankan pembenahan tata niaga, evaluasi DBHCHT, dan diversifikasi usaha pertanian. Sementara itu, penguatan edukasi kesehatan serta perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok menjadi bagian dari upaya menangani dampak industri tembakau.
Komentar