LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha berpeluang menjalankan pemerintahan tanpa wakil hingga akhir masa jabatan pada 2029 jika proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat berlangsung lama. Pengamat kebijakan publik dan politik UIN Mataram Ihsan Hamid menilai proses itu bergantung pada penyelesaian perkara Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) serta tahapan politik setelahnya.

Menurut Ihsan, proses pengisian jabatan wakil bupati baru dapat bergerak setelah ada kepastian hukum mengenai posisi kepala daerah. Karena itu, proses hukum LAZ menjadi salah satu faktor yang menentukan waktu pengisian jabatan.

Jika perkara berlanjut melalui banding hingga kasasi, Ihsan memperkirakan proses peradilan dapat memakan waktu enam bulan sampai satu tahun. Selanjutnya, partai politik pengusung atau koalisi dapat mengajukan satu atau dua nama calon wakil bupati setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemilihan di DPRD Berpotensi Memakan Waktu

Setelah partai pengusung mengajukan calon, proses akan berlanjut ke DPRD Lombok Barat. Ihsan menilai tahap pemilihan di DPRD dapat memakan waktu jika para pihak tidak mencapai kesepakatan politik.

Menurut dia, persoalan kuorum juga dapat menghambat proses apabila sejumlah anggota fraksi tidak menghadiri sidang. Kondisi itu bisa membuat DPRD menunda paripurna dan memperpanjang tahapan pengisian Wakil Bupati Lombok Barat.

Selain itu, Ihsan menyebut ketentuan yang berlaku tidak lagi mewajibkan pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila sisa masa jabatan kepala daerah kurang dari 18 bulan. Karena itu, ia menilai Nurul Adha bisa menjalankan pemerintahan tanpa wakil hingga akhir periode apabila seluruh tahapan tidak selesai sebelum batas waktu itu.

Ihsan membandingkan kemungkinan tersebut dengan kondisi pemerintahan Lombok Barat pada masa Fauzan Khalid. Namun, ia menegaskan skenario itu tetap bergantung pada rangkaian proses hukum dan kesepakatan politik para pihak.

Proses Hukum LAZ Jadi Tahap Awal

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap LAZ pada 20 Juli 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan LAZ dan Direktur Utama PT AMGM Sudirman sebagai tersangka. Dugaannya ada konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPK menetapkan LAZ, Sudirman, dan Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani sebagai tersangka. Ini berkaitan dengan dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

KPK menduga LAZ menerima Rp12,4 miliar. Menurut KPK, jumlah itu terdiri atas Rp10,8 miliar yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian Rp1,6 miliar dalam dugaan suap setelah PT Meconel Sistim Instrument memenangkan proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Dengan proses hukum yang masih berjalan, Ihsan menilai tahapan pengisian Wakil Bupati Lombok Barat belum dapat bergerak optimal. Setelah ada kepastian hukum, proses berikutnya masih membutuhkan pengajuan calon dari partai pengusung dan pemilihan melalui DPRD Lombok Barat.