MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang siap bergerak setiap kali bencana terjadi.

Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat menangani dampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bahan evaluasi.

Iqbal ingin NTB memiliki tim dengan personel dan pembagian tugas yang jelas. Satgas akan mencakup bidang logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsi.

Gubernur membahas rencana itu dalam Rapat Pimpinan Pemprov NTB di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8).

Iqbal memimpin rapat bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair. Para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, dan direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB turut mengikuti rapat.

Satgas Akan Simulasi Setiap Enam Bulan

Pemprov tidak ingin membentuk satgas yang hanya aktif ketika bencana sudah terjadi.

Karena itu, Iqbal menginginkan pembagian tugas selesai sejak awal. Setiap personel harus memahami peran masing-masing sebelum situasi darurat muncul.

Selanjutnya, Iqbal akan menetapkan Satgas Kebencanaan NTB melalui keputusan gubernur.

Satgas juga akan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan. Dengan pola itu, tim dapat langsung bergerak ketika NTB menghadapi bencana.

“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Iqbal.

Pengalaman NTB membantu penanganan gempa di NTT memperkuat kebutuhan itu.

Saat menjalankan misi kemanusiaan, Tim NTB membawa dukungan medis, logistik, dapur umum, serta berbagai layanan lain.

Masyarakat terdampak menyambut kehadiran tim dengan baik. Pengalaman itu kemudian menjadi bahan bagi Pemprov untuk membangun sistem penanganan bencana yang lebih terorganisasi.

Pemprov Juga Fokus Pulihkan Desa Adat Sade

Selain kesiapsiagaan bencana, rapat membahas pemulihan Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, setelah kebakaran.

Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat adat.

Melalui pendekatan itu, masyarakat dapat terlibat langsung sekaligus ikut mengelola proses pemulihan.

Sementara itu, pemerintah akan memberikan pendampingan dan pengawasan selama proses berjalan.

Iqbal menilai pemulihan Sade tidak cukup hanya mengganti bangunan yang rusak. Pemerintah juga harus menjaga ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah, dan identitas budaya Sasak.

Karena itu, pemerintah ingin mempercepat pemulihan tanpa menghilangkan karakter asli Desa Adat Sade.

Pendekatan itu juga menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam proses rekonstruksi.

Iqbal Benahi Cara Kerja Pemprov NTB

Rapat pimpinan juga membahas pembenahan tata kelola pemerintahan.

Iqbal ingin perangkat daerah membangun cara kerja yang lebih terintegrasi, responsif, dan cepat saat masyarakat membutuhkan pelayanan.

Salah satu langkahnya melalui penerapan manajemen talenta ASN.

Pemprov NTB telah memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.

Melalui sistem itu, Pemprov akan memetakan kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi setiap ASN.

Karena itu, Iqbal meminta setiap ASN aktif memperbarui data kompetensi dan rekam jejak masing-masing.

Pemprov kemudian dapat memakai data itu untuk mengembangkan karier ASN sekaligus membaca kebutuhan pegawai pada setiap perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah ingin mengurangi ketimpangan distribusi pegawai melalui pemetaan kebutuhan dan kompetensi.

Keterbatasan Fiskal Tak Boleh Hambat Perbaikan

Iqbal juga meminta perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk menghentikan pengembangan kualitas aparatur.

Menurutnya, Pemprov harus mencari cara untuk menghasilkan manfaat lebih besar dari anggaran yang tersedia.

Karena itu, perangkat daerah perlu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat koordinasi.

Arah pembenahan itu tidak hanya menyasar struktur birokrasi. Pemprov juga ingin mengubah cara kerja agar pemerintah mampu merespons persoalan masyarakat dengan lebih cepat.

Melalui pembentukan Satgas Kebencanaan, pemulihan Desa Adat Sade, dan manajemen talenta ASN, Iqbal ingin membangun pemerintahan yang lebih siap menghadapi berbagai situasi.