MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi VII DPR RI memperkuat sinergi untuk mendorong transformasi ekonomi daerah.

Kolaborasi itu menyasar hilirisasi, penguatan sektor pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan arah pembangunan itu saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI, Selasa (11/8/2026).

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memimpin rombongan dalam pertemuan di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB.

NTP NTB Naik Menjadi 132

Iqbal mengatakan struktur ekonomi NTB semakin kuat. Menurutnya, pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada pertambangan.

Sektor pertanian dan pariwisata kini ikut memperkuat perekonomian daerah.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132. Angka itu naik dari posisi sebelumnya sebesar 123.

Selain itu, NTP NTB berada di atas rata-rata nasional sebesar 127.

“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Miq Iqbal.

Menurut Iqbal, perkembangan itu membuka peluang untuk memperbesar nilai tambah dari komoditas lokal.

Karena itu, Pemprov NTB ingin mendorong hilirisasi agar hasil produksi tidak langsung keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.

Pemprov Dorong Hilirisasi Udang Vaname

Sektor perikanan menjadi salah satu sasaran hilirisasi.

Iqbal mencontohkan udang vaname yang sebagian produksinya masih keluar NTB untuk menjalani proses lanjutan sebelum ekspor.

Pemprov ingin menarik investasi pengolahan agar proses produksi memberi nilai tambah lebih besar di dalam daerah.

“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.

Melalui strategi itu, pemerintah berharap aktivitas pengolahan dapat mendorong investasi sekaligus membuka lapangan kerja.

Selain itu, NTB berpeluang mencatat nilai ekspor lebih besar dari komoditas yang memang berasal dari daerah.

Jagung dan Kelor Disiapkan untuk Pakan Lokal

Pemprov juga mengembangkan pakan mandiri untuk mendukung sektor peternakan.

Pemerintah memanfaatkan jagung sebagai salah satu bahan utama. Selain itu, kelor masuk kajian sebagai bahan alternatif karena tersedia melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.

“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.

Pengembangan pakan lokal bertujuan menekan biaya produksi peternak sekaligus memperkuat rantai ekonomi daerah.

Selanjutnya, Pemprov mendorong kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun.

Konsep itu mencakup penyediaan pakan, pembibitan, pengolahan susu, hingga pengembangan produk turunannya.

NTB Fokus Kejar Wisatawan Berkualitas

Selain pangan, Pemprov NTB menempatkan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama.

Iqbal mengatakan kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan tren positif.

Namun, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah wisatawan.

Pemprov mengarahkan pengembangan sektor itu menuju konsep quality tourism dengan memperhatikan lama tinggal, belanja wisatawan, kelestarian lingkungan, dan budaya lokal.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.

Pendekatan itu diharapkan meningkatkan manfaat ekonomi pariwisata tanpa mengorbankan lingkungan dan identitas daerah.

Pemprov Ingin Tuntaskan Persoalan Gili Tramena

Gili Tramena menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus.

Kawasan itu mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Iqbal mengatakan pengembangan pariwisata di tiga gili harus berjalan bersama penyelesaian persoalan mendasar.

Persoalan itu mencakup status kawasan, lahan, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan lembaga terkait tengah mendorong penyelesaian berbagai persoalan secara menyeluruh.

“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Miq Iqbal.

Selain persoalan kawasan, Pemprov menyiapkan solusi penyediaan air bersih menggunakan sistem beach well.

Sementara itu, pemerintah mengarahkan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan.

Komisi VII Dorong Wisatawan Tak Hanya Kenal Bali

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pemerataan perjalanan wisata di luar Bali.

“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.

Saleh memastikan Komisi VII akan membawa berbagai aspirasi Pemprov NTB dalam pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra.

Pembahasan akan mencakup pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, industri pakan lokal, dan UMKM.

Melalui kolaborasi itu, Pemprov NTB ingin memastikan sumber daya daerah menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi, penguatan pangan, dan pariwisata berkualitas juga diharapkan mampu memperluas investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.