Kejari Lombok Tengah Pulihkan Rp 2,16 Miliar Tunggakan Pajak Daerah

Avatar photo

Kamis, 6 Agustus 2026 - 09:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kejari Lombok Tengah bersama Kepala Bappeda Lombok Tengah.

Kejari Lombok Tengah bersama Kepala Bappeda Lombok Tengah.

LOMBOK TENGAH, ntbkita.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.166.814.413,32.

Dana itu berasal dari tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa perhotelan serta makanan dan minuman.

Kepala Kejari Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu Badan Pendapatan Daerah menyelesaikan tunggakan pajak melalui jalur nonlitigasi.

“Capaian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan kemandirian fiskal sebagai fondasi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Putri, Rabu (5/8).

Total Tunggakan Pajak Capai Rp 3,83 Miliar

Kasus itu berawal dari tunggakan pajak satu wajib pajak di kawasan Kuta, Kecamatan Pujut.

Total kewajibannya mencapai Rp 3.838.539.414.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat

Bapenda kemudian meminta bantuan hukum Kejari Lombok Tengah. Selanjutnya, JPN menempuh proses negosiasi dengan wajib pajak.

Melalui negosiasi itu, wajib pajak membayar kewajibannya secara bertahap.

Hingga awal Agustus 2026, pemerintah telah menerima Rp 2.166.814.413,32.

Sementara itu, wajib pajak masih memiliki sisa kewajiban beserta denda senilai Rp 1.671.725.001,34.

Sesuai kesepakatan, wajib pajak akan melunasi sisa kewajiban secara bertahap hingga September 2026.

Kejari Dorong Optimalisasi PAD

Putri mengatakan kejaksaan tidak hanya memberi kepastian hukum melalui peran Jaksa Pengacara Negara.

Kejari juga membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

“Pendapatan asli daerah yang meningkat akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Putri, peningkatan PAD memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Baca Juga :  Aktivitas Ekonomi Menggeliat, Penerimaan Pajak NTB Tembus Rp2,18 Triliun

Dana daerah dapat menopang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Kejari ingin meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Setiap pembayaran pajak akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program untuk masyarakat.

Kejari dan Pemkab Perkuat Pengawasan Pajak

Kejari Lombok Tengah akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Lombok Tengah.

Kolaborasi itu menyasar penyelamatan keuangan daerah sekaligus peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Kejari akan terus mendukung optimalisasi PAD dengan pendekatan profesional, humanis, dan berkeadilan.

Peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dengan penerimaan daerah yang lebih kuat, Pemkab Lombok Tengah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor
Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat
BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa
Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026
Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI
Pemprov NTB Minta Tata Niaga Tembakau Dibenahi, Petani Butuh Kepastian Harga
214 Gerai Koperasi Merah Putih di NTB Rampung, 119 Unit Mulai Beroperasi
Gubernur NTB Lalu Iqbal Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Kunci Pemerataan Kesejahteraan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:05 WITA

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 November 2026 - 10:42 WITA

Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat

Kamis, 5 November 2026 - 19:47 WITA

BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa

Selasa, 3 November 2026 - 09:25 WITA

Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026

Senin, 2 November 2026 - 15:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA