MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan, legalitas, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar.

Pemprov NTB juga menghubungkan digitalisasi transaksi dengan akses permodalan. Melalui strategi itu, pemerintah ingin mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap investasi daerah.

Data yang Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB himpun dari sejumlah perangkat daerah pada Kamis (6/8/2026) menunjukkan berbagai program mulai menyasar seluruh rantai pengembangan usaha.

Program itu mencakup akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan ekspor, kurasi produk, pembentukan sentra produksi, pelatihan usaha, hingga pengurusan Nomor Izin Edar.

Transaksi QRIS Jadi Basis Penyaluran KUR

Pemprov NTB memperkuat akses pembiayaan melalui kerja sama dengan sektor perbankan dalam penyaluran KUR Bank NTB Syariah.

Pemerintah dan pihak perbankan mulai menjalankan kerja sama sejak Juli 2026 setelah menandatangani perjanjian. Seluruh jaringan bank yang terlibat kemudian membuka akses KUR bagi pelaku UMKM di NTB.

Menariknya, perbankan memanfaatkan data transaksi QRIS untuk memetakan sekaligus menyaring calon penerima KUR.

Melalui jejak transaksi digital, bank dapat melihat aktivitas usaha secara lebih objektif. Cara itu membantu bank menilai kelayakan pembiayaan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Saat ini, sekitar 13 ribu pelaku UMKM di NTB telah menggunakan QRIS. Mereka sekaligus masuk dalam basis data transaksi digital.

Data itu membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum menjangkau layanan perbankan.

Sebagai contoh, satu pelaku UMKM di Lombok mampu membukukan 746 transaksi QRIS dalam satu bulan. Frekuensi transaksi menjadi salah satu indikator aktivitas usaha bagi bank saat menilai calon penerima KUR.

Pada tahap awal, bank memfokuskan penyaluran pada KUR Super Mikro dengan plafon di atas Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Selanjutnya, pelaku usaha juga dapat mengakses KUR Mikro dengan plafon lebih besar sesuai ketentuan pemerintah.

Pemprov Konsolidasikan UMKM untuk Mengejar Pasar Ekspor

Selain pembiayaan, Pemprov NTB memperkuat kualitas produk dan akses pasar.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, pemerintah mengembangkan program pendampingan Desa Ekspor bersama Kementerian Perdagangan.

Program itu menyasar peningkatan kapasitas usaha, standardisasi mutu, hingga konsolidasi pelaku yang memproduksi barang sejenis.

Pemerintah menghimpun pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produksi secara kolektif. Strategi itu juga bertujuan menjaga ketersediaan produk sepanjang tahun.

Dengan demikian, UMKM tidak lagi mengandalkan produksi sporadis saat menerima permintaan dalam jumlah besar.

Selain itu, Pemprov NTB membuka kanal promosi melalui kerja sama dengan ritel modern, termasuk Uniqlo.

Pemerintah juga mengembangkan ruang promosi di bandara, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata.

Sementara itu, perdagangan antardaerah ikut menjadi perhatian. Pasar lelang yang pemerintah selenggarakan mencatat transaksi hampir Rp 1 miliar dalam satu hari.

Pemprov juga terus memperluas kerja sama perdagangan regional untuk membuka pasar baru bagi produk unggulan NTB.

Dekranasda Dorong Pembentukan Sentra Produksi

Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengarahkan pembinaan UMKM pada pengembangan sentra produksi berbasis komunitas.

Pendekatan ini mendorong pelaku usaha membangun ekosistem produksi bersama dan menerapkan standar kualitas yang seragam.

Pemerintah memprioritaskan bantuan kepada kelompok usaha yang konsisten berproduksi, memiliki pasar, dan mampu menjaga keberlanjutan bisnis.

Setelah permintaan meningkat, pemerintah dapat membantu kebutuhan peralatan maupun dukungan lain untuk menambah kapasitas produksi.

Melalui pola itu, pelaku usaha yang telah berkembang dapat mendorong lahirnya pelaku baru di lingkungan sekitarnya.

Pada akhirnya, pemerintah ingin membentuk sentra produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar dalam skala besar.

Pemprov NTB optimistis investasi sektor UMKM dapat mencapai Rp 1 triliun hingga akhir 2026.

Pemprov Lanjutkan Pengembangan Kawasan Industri

Di sektor industri, Pemprov NTB juga melanjutkan pengembangan kawasan industri yang telah masuk perencanaan sebelumnya.

Saat ini, pemerintah memfokuskan langkah pada percepatan penetapan pengelola kawasan.

Selain itu, Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pengelola sumber bahan baku untuk mempercepat realisasi investasi.

Pemerintah ingin kawasan industri ikut memperkuat rantai produksi dan membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal.

NTB Miliki Sekitar 324 Ribu UMKM

Dinas Koperasi dan UKM NTB mencatat sekitar 324 ribu unit UMKM tersebar di seluruh wilayah NTB.

Pemerintah menjalankan pembinaan secara berkelanjutan melalui Balai Latihan Koperasi (Balaikop) dan unit pelaksana teknis daerah.

Pelatihan mencakup kewirausahaan, peningkatan kapasitas koperasi, pengolahan pangan, hingga keterampilan membuat aneka kue.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan pada 2026. Kondisi itu membatasi ruang pelatihan dan pendampingan.

Meski begitu, Pemprov NTB tetap menempatkan pembinaan UMKM sebagai prioritas.

Koperasi Syariah dan KDKMP Ikut Diperkuat

Dinas Koperasi dan UKM NTB juga memperkuat pembinaan koperasi syariah melalui tim khusus.

Tim membantu koperasi meningkatkan tata kelola kelembagaan, kapasitas pengurus, dan konsistensi penerapan prinsip syariah.

Pemerintah juga memverifikasi koperasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh dukungan pengembangan sesuai ketentuan.

Perkembangan koperasi syariah menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, perbaikan administrasi, serta peningkatan kesehatan koperasi.

Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Sesuai mekanisme yang berlaku, Dinas Koperasi dan UKM akan membina dan mendampingi operasional KDKMP selama dua tahun pertama. Setelah masa itu, desa atau pengurus koperasi akan mengambil alih pengelolaan sepenuhnya.

Saat ini, pemerintah juga menyusun mekanisme pelatihan bagi manajer KDKMP melalui Balaikop.

Pelatihan akan membekali pengelola dengan kemampuan manajerial, tata kelola koperasi, dan pengembangan usaha secara profesional.

Balai POM Bantu UMKM Urus Izin Produk

Balai Pengawas Obat dan Makanan turut memperkuat legalitas produk pangan UMKM.

Sepanjang 2025, Balai POM menerbitkan sekitar 202 Nomor Izin Edar. Hingga pertengahan 2026, Balai POM kembali mencatat 46 izin baru.

Khusus produk kopi khas NTB, Balai POM menerbitkan lima Nomor Izin Edar sejak 2025 hingga Semester I 2026.

Selain kopi, pendampingan juga menyasar produk pangan khas NTB. Salah satunya ayam taliwang dalam kemasan siap bawa agar memenuhi persyaratan legalitas dan menjangkau pasar lebih luas.

Balai POM memberikan seluruh proses pendampingan secara gratis.

Pelaku usaha hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 350 ribu pada tahap akhir penerbitan Nomor Izin Edar. Pembayaran langsung masuk ke kas negara.

Selain itu, Balai POM menghadirkan layanan digital agar pelaku usaha dapat menjalani seluruh proses pendampingan tanpa datang ke kantor.

Ke depan, Balai POM akan mengintegrasikan layanan dengan sejumlah sistem pemerintah, termasuk PNBP, e-commerce, dan pemantauan aktivitas produksi pangan.

Pemprov Ingin UMKM Naik Kelas dan Bersaing di Pasar Global

Pemprov NTB mengandalkan kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, Dekranasda, Balai POM, dunia usaha, serta kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem UMKM.

Pemerintah mengintegrasikan pembiayaan, legalitas, transaksi digital, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar.

Melalui strategi itu, Pemprov NTB ingin melahirkan lebih banyak UMKM yang naik kelas dan memiliki daya saing tinggi.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, pertumbuhan UMKM juga akan menopang investasi daerah serta membuka peluang lebih besar bagi produk lokal NTB untuk memasuki pasar nasional dan internasional.