MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menawarkan pengelolaan lahan secara kolektif untuk meningkatkan pendapatan petani.

Iqbal mengambil inspirasi dari prinsip pengelolaan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Menurutnya, konsolidasi pengelolaan lahan dapat menekan biaya produksi sekaligus menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

Ia menyampaikan gagasan itu dalam Musyawarah Daerah IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB dan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8).

Musda mengusung tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045.”

Sebanyak 70 Persen Petani Masuk Kategori Gurem

Iqbal menegaskan sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi NTB.

Namun, pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan petani memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 131. Angka itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 127.

Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian NTB mencapai 135.

“Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik. Bahkan bagi lembaga keuangan, sektor pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan dukungan pembiayaan karena memiliki prospek yang semakin baik,” ujar Iqbal.

Meski demikian, NTB masih menghadapi persoalan kepemilikan lahan. Sekitar 70 persen petani masuk kategori petani gurem dengan lahan relatif sempit.

Bahkan, sebagian petani tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi itu membuat biaya produksi tinggi dan menyulitkan petani mencapai efisiensi usaha.

NTB Pelajari Prinsip Pengelolaan FELDA

Untuk menjawab persoalan itu, Iqbal menawarkan pengelolaan lahan secara kolektif dengan mempelajari pengalaman FELDA Malaysia.

Ia pernah mengunjungi FELDA dan melihat pola konsolidasi lahan serta tata kelola pertanian yang terintegrasi.

Menurutnya, banyak petani di Sabah dan Sarawak sebelumnya mengelola lahan kecil secara mandiri. Akibatnya, petani harus menanggung biaya tinggi untuk membeli pupuk, memakai alat pertanian, dan memasarkan hasil panen.

Setelah mengelola lahan dalam satu sistem bersama, petani mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

“Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelasnya.

Karena itu, Iqbal ingin NTB merumuskan model yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kepemilikan lahan petani setempat.

Koperasi Bisa Kelola Hamparan Sawah

Iqbal mencontohkan hamparan sawah di Kabupaten Lombok Tengah. Secara fisik, kawasan itu tampak menyatu meski ratusan petani memiliki bidang lahan dengan ukuran berbeda.

Menurutnya, petani dapat mengelola hamparan itu secara kolektif melalui koperasi multipihak atau badan usaha profesional.

Selanjutnya, koperasi dapat mengatur pemakaian alat mesin pertanian, pembelian benih dan pupuk, hingga pemasaran hasil panen.

“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Melalui pola itu, petani tetap memiliki lahannya. Namun, mereka menyatukan pengelolaan untuk memperoleh efisiensi dan posisi tawar yang lebih kuat.

Petani Bisa Masuk ke Sektor Hilirisasi

Selain memperoleh hasil budidaya, petani juga dapat mengembangkan pengolahan dan distribusi produk pertanian.

Karena itu, konsolidasi lahan dapat membuka peluang bagi petani untuk masuk ke sektor hilirisasi. Langkah itu akan menambah nilai ekonomi dari setiap komoditas.

“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.

Iqbal kemudian mengajak HKTI NTB, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah merumuskan model pertanian yang lebih modern dan efisien.

Kolaborasi juga perlu memperkuat kelembagaan petani serta memperluas akses pembiayaan dan pasar.

HKTI Diminta Perkuat Transformasi Pertanian

Dalam Musda IX, Willgo Zainar kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB.

Iqbal berharap kepengurusan baru memperkuat sinergi bersama Pemprov NTB. Selain itu, HKTI perlu mendorong transformasi pertanian dan mempercepat hilirisasi komoditas.

Pemprov NTB menargetkan pembangunan ekosistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Pada akhirnya, pemerintah ingin mendorong Nilai Tukar Petani mendekati 150 melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, dan hilirisasi hasil pertanian.