MATARAM, ntbkita.com-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan kondisi fiskal, infrastruktur, ekonomi, dan kemiskinan di daerah kepada Komisi V DPR RI. Ia menyampaikan kondisi itu saat menerima kunjungan kerja Komisi V di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (22/7).

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, mengatakan NTB menghadapi keterbatasan fiskal dan kebutuhan mendesak untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, ekonomi NTB tumbuh 3,22 persen.

“NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, infrastruktur jalan dan ekonomi dan kemiskinan,” terang Miq Iqbal.

Pemprov Siapkan Rp 3 Miliar untuk Jalan

Miq Iqbal meminta seluruh jajaran birokrasi mengelola anggaran dengan baik. Pemprov NTB juga menerjunkan 80 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur. Tugasnya menyisir dan memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak di Lombok dan Sumbawa.

Tim menggunakan anggaran darurat untuk menangani kerusakan jalan. Pemprov NTB juga menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan provinsi selama enam bulan ke depan.

“Dari hasil TRC, kami anggarkan Rp 3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” ujar Iqbal.

Dalam bidang ekonomi dan kemiskinan, Miq Iqbal mengatakan ekonomi daerah mencatat pertumbuhan yang baik. Namun, pemerintah perlu menyelesaikan kemiskinan hingga ke akar masalah melalui kebijakan yang mengacu pada kondisi riil masyarakat.

“Pemerintah NTB memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan ke akarnya,” ujar Miq Iqbal.

Komisi V Soroti Konektivitas NTB

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Lombok menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata NTB sekaligus destinasi wisata unggulan.

Menurutnya, Lombok membutuhkan infrastruktur dan transportasi yang andal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar arus.

“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar Lasarus.

Lasarus juga menyoroti kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-22 Tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.

Menurutnya, kepercayaan itu membawa konsekuensi besar. NTB membutuhkan sarana dan prasarana representatif, infrastruktur memadai, serta konektivitas yang mampu mendukung mobilitas tim PON dari seluruh Indonesia dan wisatawan olahraga.

“Sebelum kita hadir di sini Tim Kunker telah melakukan kunjungan kerja ke Gelanggang Olahraga Turida dan peninjauan terhadap gedung DPRD NTB,” tutupnya.