Prabowo Tegaskan Pemerintah Wajib Berpihak kepada Rakyat

Avatar photo

Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menyampaikan penegasan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ribuan masyarakat, Prabowo mengingatkan seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, pemerintah harus mengarahkan setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepentingan bangsa.

Presiden mengatakan, birokrasi, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum merupakan pelayan rakyat. Mereka harus menggunakan seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas secara bertanggung jawab karena semua amanah itu bersumber dari rakyat.

Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi

Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang atau kedudukan seseorang. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :  Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lombok Timur Serahkan Alsintan kepada Petani

Presiden juga kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi. Pemerintah akan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah harus menggunakan setiap rupiah uang negara secara efektif. Anggaran negara harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan.

Perkuat Ketahanan Pangan

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan atau kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi utama kedaulatan bangsa.

Pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah juga harus berpihak kepada petani sebagai produsen pangan nasional.

Selain ketahanan pangan, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah akan mengembangkan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Baca Juga :  232 Proposal Sayembara Riset NTB Masuk Seleksi Substansi, Fokus Pangan, Pariwisata, dan Kemiskinan

B50 Bisa Hemat Rp170 Triliun

Prabowo menjelaskan, pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp170 triliun. Pemerintah dapat mengalihkan penghematan itu untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis.

Infrastruktur itu meliputi bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lain yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Presiden mengakui berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Namun, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional.

Pemerintah juga akan menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

Prabowo menegaskan, pemerintah mengarahkan seluruh ikhtiar untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Ia optimistis pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan makmur.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lobar Kerucutkan Sasaran Kemiskinan Ekstrem Jadi 4.274 Jiwa lewat Data Digital
Pemprov NTB Perkuat Kepastian Hukum untuk Bangun Kepercayaan Investor
DPRD NTB Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Rp6,053 Triliun
Lombok Timur Juara III Pemda Berprestasi, Kemendagri Beri Insentif Rp1 Miliar
MTQ Kecamatan Lembar Ditutup, Pemkab Lombok Barat Minta Pembinaan Santri Diperkuat
Jelang MotoGP Mandalika 2026, Maskapai Ajukan 47 Penerbangan Tambahan
Lombok Tengah Uji Program Pencegahan Perundungan di 12 Sekolah
Penanganan Jalan Provinsi Tak Perlu Tunggu Perda, DPRD NTB Usulkan Kesepakatan dengan Gubernur

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 10:30 WITA

Pemprov NTB Perkuat Kepastian Hukum untuk Bangun Kepercayaan Investor

Sabtu, 19 September 2026 - 08:59 WITA

DPRD NTB Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Rp6,053 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 - 05:24 WITA

Lombok Timur Juara III Pemda Berprestasi, Kemendagri Beri Insentif Rp1 Miliar

Jumat, 18 September 2026 - 16:58 WITA

MTQ Kecamatan Lembar Ditutup, Pemkab Lombok Barat Minta Pembinaan Santri Diperkuat

Jumat, 18 September 2026 - 08:08 WITA

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Maskapai Ajukan 47 Penerbangan Tambahan

Berita Terbaru

Kerja sama peningkatan pelayanan penyakit jantung di RSUD Tripat.

Kesehatan

RSUD Tripat Tingkatkan Layanan Jantung dan Cerebrovascular

Sabtu, 19 Sep 2026 - 12:11 WITA