Prabowo Tegaskan Pemerintah Wajib Berpihak kepada Rakyat

Avatar photo

Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menyampaikan penegasan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ribuan masyarakat, Prabowo mengingatkan seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, pemerintah harus mengarahkan setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepentingan bangsa.

Presiden mengatakan, birokrasi, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum merupakan pelayan rakyat. Mereka harus menggunakan seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas secara bertanggung jawab karena semua amanah itu bersumber dari rakyat.

Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi

Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang atau kedudukan seseorang. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :  Pemprov NTB Dorong GTRA Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

Presiden juga kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi. Pemerintah akan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah harus menggunakan setiap rupiah uang negara secara efektif. Anggaran negara harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan.

Perkuat Ketahanan Pangan

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan atau kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi utama kedaulatan bangsa.

Pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah juga harus berpihak kepada petani sebagai produsen pangan nasional.

Selain ketahanan pangan, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah akan mengembangkan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Panen Petani Bisa Tiga Kali Setahun

B50 Bisa Hemat Rp170 Triliun

Prabowo menjelaskan, pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp170 triliun. Pemerintah dapat mengalihkan penghematan itu untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis.

Infrastruktur itu meliputi bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lain yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Presiden mengakui berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Namun, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional.

Pemerintah juga akan menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

Prabowo menegaskan, pemerintah mengarahkan seluruh ikhtiar untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Ia optimistis pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan makmur.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belajar dari Gempa NTT, Gubernur Iqbal Siapkan Satgas Kebencanaan NTB
Manajemen Talenta Mulai Berlaku, Pemprov NTB Petakan Kompetensi ASN
Maulid Nabi, Pemprov NTB Ajak Warga Tahan Amarah dan Jaga Persaudaraan
KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun
Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah
Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan
Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran
BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:01 WITA

Belajar dari Gempa NTT, Gubernur Iqbal Siapkan Satgas Kebencanaan NTB

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:03 WITA

Manajemen Talenta Mulai Berlaku, Pemprov NTB Petakan Kompetensi ASN

Selasa, 25 Agustus 2026 - 05:52 WITA

Maulid Nabi, Pemprov NTB Ajak Warga Tahan Amarah dan Jaga Persaudaraan

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:56 WITA

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:45 WITA

Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan

Berita Terbaru

Event Ekraf Mania

Ekonomi

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Jumat, 14 Agu 2026 - 17:50 WITA