Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

Avatar photo

Senin, 8 Juni 2026 - 12:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM, ntbkita.com-Kasus dugaan kekerasan terhadap tiga santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah menjadi perhatian masyarakat Pulau Lombok. Tiga santri itu diduga dibakar hingga satu orang meninggal dunia dan dua santri lain mengalami luka bakar serius.

Dua korban luka yakni Devan (13), warga Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, dan AL (13), warga Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah. Keduanya saat ini menjalani perawatan serius di rumah masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Hj. Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas peristiwa tragis itu. Para santri diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga satu orang meninggal dunia.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Sari Yuliati, Senin (8/6).

Baca Juga :  Polisi Usut Dugaan Pembakaran Tiga Santri di Lombok Tengah

Sari Yuliati Minta Aparat Usut Tuntas

Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Ia meminta semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Menurut Sari, kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak terulang. Ia menilai pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren perlu mendapat evaluasi menyeluruh demi memastikan keamanan para santri.

Meski begitu, Sari mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi kasus ini kepada seluruh pondok pesantren. Ia menegaskan masih banyak pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan dengan baik serta memberi lingkungan aman, nyaman, dan kondusif bagi santri.

Baca Juga :  Pemprov NTB Dorong Tertib Frekuensi Radio untuk Cegah Gangguan Layanan Vital

“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” ujarnya.

Perlindungan Santri Harus Jadi Prioritas

Sari mengajak seluruh elemen masyarakat, pengelola pesantren, tokoh agama, dan pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Ia juga meminta semua pihak mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman,” tutupnya.

Dugaan pembakaran itu terjadi pada 2025. Kasus ini baru muncul ke publik setelah orang tua korban berani melapor. Saat ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mendampingi kasus ini.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor
Pemprov NTB Dorong Tertib Frekuensi Radio untuk Cegah Gangguan Layanan Vital
Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi Standar
Gedung Baru DPRD NTB Mulai Dibangun 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Biayanya
Gubernur Iqbal: Birokrasi Harus Bertumpu pada Sistem, Bukan Figur
Gubernur Iqbal Paparkan Tantangan Fiskal dan Infrastruktur NTB kepada Komisi V DPR RI
Museum NTB Terima 31.340 Pengunjung, PAD Capai 103 Persen
Gubernur Iqbal: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 15:19 WITA

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor

Jumat, 24 Juli 2026 - 07:27 WITA

Pemprov NTB Dorong Tertib Frekuensi Radio untuk Cegah Gangguan Layanan Vital

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:25 WITA

Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi Standar

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:54 WITA

Gedung Baru DPRD NTB Mulai Dibangun 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Biayanya

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:29 WITA

Gubernur Iqbal: Birokrasi Harus Bertumpu pada Sistem, Bukan Figur

Berita Terbaru

Daerah

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor

Sabtu, 25 Jul 2026 - 15:19 WITA