NTB Siapkan Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online, DPRD Dorong Pembentukan Satgas

Avatar photo

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:06 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Pemprov NTB dan Komisi I DPRD NTB membahas pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online

Rapat Pemprov NTB dan Komisi I DPRD NTB membahas pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online

MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi I DPRD NTB membahas rancangan peraturan daerah untuk mencegah pinjaman online ilegal dan judi online.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Wane Sekretariat DPRD NTB, Kamis (30/7/2026). Melalui regulasi itu, pemerintah ingin memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik mengatakan pinjaman online ilegal dan judi online telah merusak kondisi ekonomi serta perilaku sosial masyarakat.

Karena itu, Pemprov NTB menempatkan Diskominfotik sebagai pusat koordinasi pengaduan masyarakat.

“Kami di Kominfotik menjadi pusat informasi pengaduan, dan memfasilitasi bahkan mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan jika diperlukan di pihak berwajib,” ujar Ahsanul yang akrab disapa Aka.

Pemprov Pantau Ruang Digital

Selain menerima aduan, Diskominfotik NTB akan memantau ruang digital dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Selanjutnya, Pemprov NTB akan menjalin kerja sama dengan kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kolaborasi itu akan menyasar pencegahan, penanganan aduan, serta pengawasan aplikasi mencurigakan.

Baca Juga :  DPRD NTB Nilai Beban Rp1 Triliun untuk PON 2028 Terlalu Berat bagi APBD

Di sisi lain, pemerintah juga akan memperluas literasi digital kepada masyarakat. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampuan warga dalam mengenali risiko pinjaman online ilegal dan judi online.

“Pada kasus judol ilegal ini pencegahannya harus mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai mitigasi kita giatkan literasi, di samping melakukan pemetaan aplikasi yang terafiliasi terhadap judol dan pinjol ilegal di NTB,” ungkapnya.

Dengan demikian, Pemprov NTB tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pemerintah juga akan melakukan pemetaan dan pencegahan sejak awal.

DPRD Dorong Pembentukan Satgas

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB TGH Achmad Muchlis mengatakan rancangan aturan itu menjadi perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online.

Menurutnya, kehadiran regulasi akan memperkuat peran pemerintah dalam melindungi masyarakat.

Baca Juga :  Proyek Bypass Lembar-Kayangan Senilai Rp3,5 Triliun Masih Tuntaskan Amdal dan DED

“NTB termasuk darurat pinjol dan judol maka perlu dibuat peraturan,” tandasnya.

Selain mendorong pengesahan raperda, Muchlis mengusulkan pembentukan satuan tugas. Satgas akan melibatkan dinas dan lembaga terkait untuk mendeteksi serta menangani kasus.

“Setelah Raperda ini disahkan maka perlu Satgas untuk memberantas, terdiri dari dinas atau lembaga terkait. Kami di DPRD khususnya di komisi 1 sudah juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing,” lanjutnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD NTB juga telah menyosialisasikan bahaya pinjaman online ilegal dan judi online kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Selain Pemprov NTB dan DPRD, Subdirektorat Siber Polda NTB serta tenaga ahli akademik dari Universitas Mataram mengikuti pembahasan itu.

Pada akhirnya, raperda itu diharapkan menjadi dasar koordinasi, edukasi, pengawasan, dan penanganan kasus secara lebih terpadu di NTB.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA