MATARAM, ntbkita.com-Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari evaluasi MotoGP Mandalika 2026, ancaman kekeringan, hingga penyaluran bantuan sosial. Rapat di Mataram, Kamis (15/10/2026), juga menyoroti ketersediaan kebutuhan pokok, bahan bangunan, persoalan sosial, dan pelaksanaan program strategis pemerintah.

Pembahasan menjadi bagian dari pemetaan perkembangan situasi global, nasional, dan daerah. Unsur Kominda bertukar informasi untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi penanganan persoalan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain penyelenggaraan MotoGP, rapat membahas keselamatan pengunjung, perlindungan konsumen, serta manfaat ekonomi event besar bagi masyarakat lokal.

Ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian juga masuk dalam pembahasan. Kominda turut memberi perhatian pada ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bangunan serta ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Kominda Perkuat Verifikasi dan Deteksi Dini

Rapat Kominda NTB menempatkan stabilitas daerah tidak hanya dalam konteks keamanan dan ketertiban. Kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, serta kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ikut menjadi perhatian.

Karena itu, peserta rapat menilai koordinasi lintas instansi perlu berjalan agar pemerintah dapat mengenali persoalan lebih awal, memverifikasi informasi, dan mengambil tindak lanjut sebelum masalah berkembang lebih luas.

Direktur Intelkam Polda NTB Kombes Pol Budi Wahyono memaparkan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sejumlah isu yang membutuhkan perhatian bersama.

Ia menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta koordinasi lintas sektor melalui pendekatan profesional dan proporsional.

Dalam diskusi, unsur Kominda memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga NTB tetap aman, nyaman, dan harmonis tanpa menutup ruang masyarakat untuk beraktivitas dan menyampaikan aspirasi.

Setiap instansi juga diharapkan saling melengkapi informasi, melakukan verifikasi atas perkembangan yang diterima, serta menindaklanjuti persoalan berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Komunikasi Publik Harus Diikuti Penyelesaian Masalah

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi.

Menurut dia, pemerintah perlu merespons informasi yang berkembang di masyarakat menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memberikan klarifikasi secara proporsional dan berkoordinasi dengan perangkat daerah maupun instansi terkait.

Namun, ia menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dengan menjelaskan atau meluruskan informasi.

Jika suatu isu berakar pada persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat, instansi yang berwenang harus menangani masalah tersebut secara bersamaan dengan komunikasi publik.

Dengan pola itu, masyarakat tidak hanya memperoleh kejelasan informasi, tetapi juga kepastian bahwa pemerintah menindaklanjuti persoalan yang mereka hadapi.

Bakesbangpoldagri Tekankan Dialog dan Kerukunan

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Drs. H. Surya Bahari menekankan pentingnya menjaga harmoni masyarakat dan hubungan antarelemen daerah.

Menurut Surya, kondusivitas daerah tidak hanya bergantung pada koordinasi antarlembaga. Sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, dan kesediaan memahami perbedaan juga memiliki peran penting.

Karena itu, upaya menjaga keamanan perlu berjalan bersama pemeliharaan kerukunan dan ruang partisipasi masyarakat.

Ia menilai pemerintah perlu menyikapi setiap persoalan secara proporsional, mengedepankan dialog, serta menyelesaikannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan itu diharapkan menjaga kebersamaan masyarakat tanpa mengabaikan hak untuk menyampaikan aspirasi.

Sejumlah Instansi Ikuti Rapat Kominda NTB

Rapat Kominda NTB melibatkan sejumlah instansi di tingkat provinsi.

Peserta berasal dari Bakesbangpoldagri NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, dan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Selain itu, unsur terkait lainnya turut mengikuti pembahasan.

Melalui rapat itu, masing-masing instansi memperkuat koordinasi untuk menangani perkembangan yang berkaitan dengan keamanan, kondisi sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan berbagai persoalan yang berdampak terhadap masyarakat NTB.