MATARAM, ntbkita.com-Pemprov NTB sukses menembus lima besar kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada ajang Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026. Keberhasilan program NTB Satu Data ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data demi mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik, memaparkan langsung capaian inovasi tersebut di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Khalik yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menjalani sesi wawancara mendalam di hadapan lima juri dari kementerian, lembaga, dan akademisi.

Pada waktu yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghadiri agenda The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Acara berskala global tersebut digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Melipatgandakan Dataset dan Mengikis Asumsi

Pemprov NTB menginisiasi transformasi tata kelola data ini secara bertahap sejak 2018. Langkah tersebut berhasil mendongkrak ketersediaan data dari 795 dataset menjadi 932 dataset per September 2026 dari 43 produsen data perangkat daerah.

Indeks Satu Data Indonesia untuk NTB juga melesat tajam dari angka 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Tim Satu Data Indonesia Pusat saat ini tengah memproses penilaian akhir tahun 2026, yang diproyeksikan bakal menembus angka di atas 90.

Portal terpadu ini sekarang memuat 13 topik pembangunan daerah. Fasilitas pendukung seperti visualisasi interaktif, dashboard tematik, regulasi resmi, jadwal rilis, hingga fitur ramah disabilitas turut memperkuat keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas.

Menjawab Kebutuhan Warga Lewat Data Akurat

Pemprov NTB memanfaatkan integrasi data ini secara nyata untuk menentukan target intervensi sosial. Pemerintah menyaring data secara presisi guna memverifikasi penerima bantuan pendidikan, memetakan kebutuhan penyandang disabilitas, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem lewat program Desa Berdaya Transformatif.

Kolaborasi lintas sektor menopang keberlanjutan sistem ini melalui pembagian peran yang terukur. Bappeda bertindak sebagai koordinator Forum Satu Data, BPS menjadi pembina data. Adapun Dinas Kominfotik mengemban amanah sebagai wali data, sementara seluruh perangkat daerah berperan aktif sebagai produsen data.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan SAA 2026. Ia menegaskan seluruh pihak wajib menerjemahkan komitmen SDGs 2030 ke dalam tindakan nyata yang relevan, efektif, inklusif, dan berbasis bukti demi memperluas manfaat bagi rakyat.

Aka menggarisbawahi bahwa data memegang posisi krusial sebagai penentu keberhasilan seluruh agenda pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

“Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data,” kata Aka saat menutup sesi presentasinya.