MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam rancangan fiskal itu, Pemprov menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp 6,22 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp 6,09 triliun.

Pemprov dan DPRD juga menjadikan pengelolaan fiskal realistis, sehat, dan berorientasi hasil sebagai pijakan pembangunan.

Selain menjaga kesehatan fiskal, pemerintah akan mengarahkan anggaran untuk transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8).

Iqbal Minta APBD Tak Dibangun dari Asumsi Terlalu Optimistis

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah menyusun APBD 2027 di tengah berbagai ketidakpastian.

Karena itu, pemerintah tidak boleh membangun perencanaan menggunakan asumsi fiskal yang terlalu optimistis.

Menurut Iqbal, kekuatan fiskal daerah juga bergantung pada kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.

Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan.

Iqbal menilai pembangunan tidak bisa bertumpu pada anggapan bahwa satu persoalan akan segera berakhir. Sebab, tantangan baru dapat muncul setelah pemerintah menyelesaikan persoalan sebelumnya.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.

Karena itu, Iqbal meminta pemerintah memperlakukan APBD sebagai instrumen perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.

APBD 2027 Fokus Transformasi Ekonomi

KUA-PPAS 2027 mengacu pada RKPD 2027 dengan sejumlah agenda prioritas.

Pemerintah akan berfokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Iqbal, arah pembangunan itu menjadi pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB.

Pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap satu sektor.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.

Sementara itu, sektor pariwisata akan bergerak menuju konsep quality tourism.

Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah kunjungan. Pemprov juga akan memperhatikan lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun

Dari sisi fiskal, Pemprov merencanakan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp 6,22 triliun.

Nilainya meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp 5,62 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp 3,128 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp 2,98 triliun.

Selain itu, Pemprov memasang target lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 114,24 miliar.

Sementara itu, pemerintah merencanakan belanja daerah sebesar Rp 6,09 triliun.

Angka belanja itu meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dalam struktur KUA-PPAS, Pemprov mencatat surplus anggaran sekitar Rp 192,7 miliar.

Pemerintah akan menggunakan surplus itu untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Iqbal Ingin Jaga APBD Tetap Sehat

Iqbal juga menyoroti perbaikan kondisi fiskal NTB setelah pemerintah menuntaskan kewajiban utang yang menjadi beban daerah.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.

Menurut Iqbal, kondisi itu harus menjadi pijakan untuk menjaga kesehatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah tidak ingin pembangunan saat ini justru mempersempit kemampuan fiskal daerah pada masa mendatang.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.

Di sisi lain, Iqbal mengapresiasi DPRD NTB yang memberikan dukungan konstruktif selama proses penyusunan anggaran.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menghadapi tekanan fiskal sendirian. Eksekutif dan legislatif membutuhkan kesamaan pandangan dalam menentukan prioritas.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.

KUA-PPAS Jadi Dasar Pembahasan APBD 2027

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Kesepakatan itu selanjutnya menjadi landasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Dengan kesepakatan KUA-PPAS, Pemprov dan DPRD akan melanjutkan tahapan menuju penyusunan APBD 2027.

Pemerintah ingin memastikan anggaran tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga mampu membiayai prioritas pembangunan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Iqbal Singgung Penanganan KMP Putri Yasmin

Di akhir sambutannya, Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin.

Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan.

Selain itu, Iqbal menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.

Iqbal juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga terdampak.

Sementara itu, ia berharap tim terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

Pada akhirnya, Pemprov ingin menjadikan APBD 2027 sebagai instrumen yang benar-benar bekerja bagi masyarakat.

Pemerintah akan menjaga kesehatan fiskal sekaligus membiayai agenda prioritas, memperkuat ekonomi daerah, dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata.