MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mendorong paradigma baru dalam pelestarian cagar budaya. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar jumlah objek yang memperoleh status cagar budaya.

Sebaliknya, pemerintah perlu mengelola dan memanfaatkan warisan sejarah agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Pemanfaatan itu dapat mendukung pendidikan, riset, pariwisata budaya, dan ekonomi daerah.

Iqbal menyampaikan pandangan itu saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten dan kota se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Pelestarian Jangan Berhenti pada Penetapan

Iqbal menilai pelestarian cagar budaya selama ini terlalu berfokus pada penetapan status. Sementara itu, pemerintah belum menjalankan pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan secara optimal.

“Buat saya tidak penting seberapa banyak yang ditetapkan. Yang penting adalah seberapa serius kita mengurus yang sudah ada. Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap objek yang telah memperoleh status cagar budaya mendapat perawatan dan pengelolaan berkelanjutan.

Selain menjaga kondisi fisik, pemerintah juga perlu membuka ruang pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata budaya.

Pemprov Siapkan Basis Data Digital

Iqbal menyoroti belum tersedianya sistem inventarisasi cagar budaya yang lengkap dan terintegrasi.

Padahal, pemerintah membutuhkan data akurat untuk menyusun kebijakan, menentukan prioritas pelestarian, dan mengalokasikan anggaran.

“Kalau datanya belum tertata, bagaimana kita bisa menentukan prioritas? Kita harus memiliki sistem inventarisasi yang jelas agar arah pelestarian cagar budaya benar-benar berbasis data,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal meminta Dinas Kebudayaan NTB membangun basis data digital cagar budaya.

Basis data itu perlu memuat lokasi, nilai sejarah, kondisi fisik, tingkat kerusakan, kebutuhan konservasi, dan potensi pemanfaatan setiap objek.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah pelestarian berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing warisan budaya.

Riset Arkeologi Perlu Diperkuat

Selain inventarisasi, Iqbal mendorong penguatan penelitian arkeologi di NTB.

Menurutnya, NTB masih menyimpan banyak peninggalan sejarah di bawah permukaan tanah. Namun, para peneliti belum mengkajinya secara menyeluruh.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, arkeolog, komunitas sejarah, dan pemerhati budaya.

Kolaborasi itu dapat membantu mengungkap nilai sejarah sekaligus memperkuat dasar pengelolaan cagar budaya.

Revitalisasi Kota Tua Harus Jaga Keaslian

Iqbal juga memberi perhatian khusus kepada pengembangan Kawasan Kota Tua Ampenan.

Menurutnya, kawasan itu memiliki nilai sejarah tinggi sebagai pintu perdagangan dan ruang perjumpaan berbagai bangsa di Pulau Lombok.

Karena itu, proses revitalisasi harus mempertahankan karakter dan keaslian kawasan. Pemerintah juga perlu memakai pendekatan sejarah, arkeologi, dan konservasi dalam setiap tahap pengembangan.

Di sisi lain, pengelolaan yang tepat dapat menjadikan Kota Tua Ampenan sebagai pusat pendidikan sejarah dan destinasi wisata budaya.

Cagar Budaya Bisa Hidupkan UMKM

Iqbal mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah cara pandang terhadap kebudayaan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memandang pelestarian sebagai beban anggaran. Sebaliknya, pengelolaan yang baik dapat menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan UMKM.

“Kalau kita datang hanya membawa cerita soal anggaran, maka kebudayaan akan dianggap sebagai cost center. Tetapi kalau kita mampu menunjukkan bahwa cagar budaya dapat menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan daerah, maka kebudayaan akan menjadi profit center. Cara berpikir seperti inilah yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.

Dengan pendekatan itu, pelestarian tidak hanya menjaga warisan masa lalu. Pengelolaan cagar budaya juga dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Dinas Kebudayaan Susun Peta Jalan

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan mengatakan pertemuan itu menjadi forum koordinasi pertama sejak Dinas Kebudayaan berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri.

Forum itu mempertemukan Pemprov NTB, pemerintah kabupaten dan kota, TACB, perguruan tinggi, komunitas sejarah, dan pemerhati budaya.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan akan mempercepat pemeringkatan koleksi Museum Negeri NTB sebagai cagar budaya tingkat provinsi.

Selain itu, dinas akan menyusun basis data digital, membentuk forum komunikasi TACB se-NTB, dan memperkuat kolaborasi dalam penyusunan peta jalan pelestarian.

Melalui langkah itu, Pemprov NTB ingin menjadikan cagar budaya sebagai sumber pengetahuan dan penguat identitas daerah. Pada saat yang sama, pemerintah ingin menggerakkan ekonomi kreatif serta pariwisata budaya melalui pengelolaan yang berkelanjutan.