DOMPU, ntbkita.com-Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB dari Kementerian Pekerjaan Umum menyurvei calon lokasi Sekolah Rakyat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Jumat (24/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB seluas lebih dari enam hektare. Tim memeriksa kesiapan lokasi sebelum menyampaikan hasil survei kepada Kementerian Sosial untuk proses verifikasi.

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Irfanul Avif mengatakan pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan.

“Kesiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami melakukan survei untuk memastikan seluruh persyaratan teknis telah terpenuhi,” ujarnya.

Tim Periksa Status dan Akses Lahan

Tim memeriksa status lahan, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan kawasan pertanian. Lokasi tidak boleh masuk lahan sawah yang mendapat perlindungan maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Petugas juga mengukur luas lahan dan memastikan batas aset hibah dari pemerintah daerah. Tim turut memeriksa kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Keterangan Rencana Kabupaten.

Pemeriksaan juga menyasar akses jalan untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi. Petugas meninjau kontur lahan, drainase, serta jalur aliran air.

Pemprov Izinkan Pemanfaatan Aset

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu Yani Hartono mengatakan Pemprov NTB telah memberi izin pemanfaatan aset di Desa Bara. Pemkab Dompu kemudian mengusulkan lahan itu sebagai lokasi Program Strategis Nasional.

Sebagian kecil lahan juga akan menampung gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gerai itu membutuhkan lahan sekitar 10 are.

Yani menilai lokasi di Desa Bara memenuhi persyaratan teknis. Lahan memiliki akses jalan dan sumber air bersih. Lokasi juga tidak berada di bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi maupun kawasan rawan banjir.

Pemkab Siapkan Dokumen Pendukung

Pemkab Dompu akan menindaklanjuti hasil survei melalui rapat koordinasi bersama Pemprov NTB dan perangkat daerah terkait. Rapat akan membahas status aset, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan dokumen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial juga akan menyiapkan surat keterangan peta risiko bencana.

Yani berharap pemerintah segera merealisasikan Program Sekolah Rakyat di Dompu. Program itu akan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Seluruh kebutuhan siswa nantinya akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, asrama, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan makan dan pakaian,” ujarnya.

Selain lahan di Desa Bara, Pemkab Dompu mengajukan lokasi alternatif di belakang Kantor Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa.