MATARAM, ntbkita.com-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Program harus bergerak melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan hingga tingkat desa.

Gubernur Iqbal menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5).

Rapat koordinasi itu mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia”. Agenda ini menjadi langkah Pemprov NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Iqbal menekankan, desa tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Desa juga harus mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur Iqbal, banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, dan sektor swasta masuk ke desa. Namun, dampaknya belum signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena program berjalan tanpa koordinasi dan arah terintegrasi.

“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.

Data Kemiskinan Divalidasi

Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Pemerintah juga akan memetakan persoalan spesifik di setiap desa.

Program ini menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran. Dampaknya juga diharapkan langsung dirasakan masyarakat.

Pemprov NTB mengarahkan program ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Program ini juga mendorong pengembangan pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.

Gubernur Iqbal menjelaskan, pembangunan desa yang terarah diyakini memberi efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, kapasitas fiskal NTB sedang tertekan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun, Pemprov NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai prioritas pembangunan.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Rp 500 Miliar Berputar di Desa

Gubernur Iqbal mengatakan, tahun ini anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar.

Jika digabung dengan program OPD serta dukungan berbagai pihak lain, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.

Gubernur Iqbal mengingatkan para kepala desa dan lurah menjaga kepercayaan itu. Mereka diminta mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.

Menurutnya, dana dari pemerintah harus menjadi pemantik aktivitas ekonomi masyarakat. Dana itu juga harus memperkuat infrastruktur desa dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Gubernur Iqbal meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik. Dengan begitu, desa-desa di NTB semakin dipercaya mendapat dukungan program pembangunan pada masa mendatang.

“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.