MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai pusat kendali digital bagi pimpinan daerah.

Sistem itu akan menampilkan berbagai indikator strategis pembangunan secara waktu nyata. Dengan demikian, pimpinan daerah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan terukur.

Pemprov NTB membahas rancangan awal sistem itu melalui forum diskusi kelompok terpumpun di Hotel Santika Mataram, Selasa (4/8).

Kegiatan itu menjadi bagian dari kolaborasi Pemprov NTB dan Program SKALA untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Dashboard Jadi Pusat Kendali Pimpinan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB Ahsanul Halik mengatakan pemerintah perlu memandang data sebagai aset strategis.

Karena itu, Pemprov NTB membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data perencanaan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan,” ujarnya.

Dashboard itu akan membantu gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah memantau kinerja pembangunan.

Selain itu, sistem akan menyajikan data dalam bentuk grafik, peta interaktif, dan kartu skor kinerja.

Selanjutnya, pimpinan dapat memakai informasi itu untuk memantau, mengevaluasi, dan menentukan arah kebijakan.

Pantau Kemiskinan hingga Infrastruktur

Pemprov NTB akan memasukkan sejumlah indikator prioritas ke dalam Dashboard Eksekutif.

Indikator itu mencakup penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, setiap organisasi perangkat daerah akan berperan sebagai pengampu data sektoral.

Melalui forum itu, seluruh OPD akan menyepakati indikator strategis yang perlu masuk dalam sistem.

Dengan demikian, dashboard dapat menyajikan data sesuai kebutuhan pimpinan dan prioritas pembangunan daerah.

“Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak,” katanya.

Pemprov Integrasikan SIPD dan NTB Satu Data

Pemprov NTB kini memasuki tahap akhir integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data.

Integrasi itu akan membuka pertukaran data secara otomatis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah dapat mempercepat sinkronisasi sekaligus mengurangi perbedaan data antarlembaga.

Selain mengintegrasikan sistem, Pemprov NTB juga menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data. Pemerintah akan mengubah Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data untuk memperkuat keberlanjutan sistem.

Selanjutnya, Badan Siber dan Sandi Negara merencanakan NTB sebagai daerah percontohan nasional sistem keamanan data terpadu pada 2027.

Media Center Tampilkan Data Pembangunan

Dinas Kominfotik NTB juga menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB.

Fasilitas itu akan memiliki layar pemantau NTB Satu Data secara waktu nyata, ruang siniar, dan area kerja bagi jurnalis.

Melalui Media Center, masyarakat dan insan pers dapat memantau perkembangan pembangunan daerah secara lebih terbuka.

Selain itu, fasilitas itu akan memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Program SKALA Rampungkan Target pada Oktober

Provincial Lead Program SKALA NTB Anja Kusuma mengatakan forum itu menjadi bagian dari pendampingan penyusunan Dashboard Eksekutif.

Program SKALA akan menyelesaikan seluruh target teknis dan keluaran fase pertama pada Oktober 2026. Sementara itu, fase pertama program akan berakhir pada Desember 2026.

“Alhamdulillah, sudah ada informasi bahwa Program Skala akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meskipun surat resminya masih kami tunggu, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD,” ujarnya.

Program SKALA juga merencanakan fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Namun, pengelola program masih menunggu surat resmi mengenai kelanjutan itu.

Melalui Dashboard Eksekutif, Pemprov NTB ingin memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif. Sistem itu juga akan membantu pemerintah mengarahkan program pembangunan berdasarkan data dan hasil yang terukur.