MATARAM, ntbkita.com-Lima pegawai Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya atas pengabdian mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Biro Hukum dan HAM Setda NTB Hubaidi menyerahkan penghargaan kepada para penerima.

Hubaidi mengataka, Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang Presiden Republik Indonesia anugerahkan kepada PNS atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Penghargaan ini memiliki tiga tingkatan berdasarkan masa pengabdian, yakni 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Namun, masa kerja bukan satu-satunya persyaratan yang menentukan kelayakan seorang PNS menerima tanda kehormatan negara.

”Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan pengabdian teman-teman sebagai ASN,” kata Hubaidi.

Satyalancana Karya Satya Bukan Sekadar Penghargaan Masa Kerja

Pemerintah mengatur penganugerahan Satyalancana Karya Satya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.

Dalam ketentuan itu, PNS harus memenuhi persyaratan pengabdian dan memiliki rekam jejak kedisiplinan yang sesuai dengan ketentuan.

Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah, serta menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan kedisiplinan.

Karena itu, penghargaan ini tidak semata-mata menjadi penanda lamanya seseorang bekerja sebagai aparatur negara. Persyaratan penganugerahan juga mencakup integritas dan perilaku selama menjalankan tugas kedinasan.

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, pimpinan instansi dapat menyerahkan tanda kehormatan kepada pegawai yang telah memperolehnya.

Lima Pegawai Terima Penghargaan

Di lingkungan Biro Hukum dan HAM Setda NTB, lima pegawai menerima tanda kehormatan dalam kegiatan penyerahan yang dipimpin Hubaidi.

Penyerahan penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan atas masa pengabdian para penerima sebagai aparatur sipil negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum dan HAM Setda NTB memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah serta pelayanan dan administrasi hukum di lingkungan pemerintah provinsi.

Bidang tugas tersebut menuntut aparatur bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menjaga ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.

Satyalancana Karya Satya yang diterima kelima pegawai menjadi tanda kehormatan negara atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas sebagai PNS.