Efektivitas Anggaran Jadi Sorotan dalam Rapat Komisi II DPRD Loteng

Avatar photo

Kamis, 16 April 2026 - 07:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Lombok Tengah | Lombok Fokus – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui rapat konsultasi bersama mitra kerja, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

 

Kegiatan yang berlangsung selama sepekan, mulai 31 Maret hingga 9 April 2026 tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, didampingi seluruh anggota komisi.

 

Rapat konsultasi ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II, khususnya di sektor perekonomian, keuangan, perindustrian, perdagangan, pertanian, serta sektor strategis lainnya.

Baca Juga :  NTB Usulkan Rp 200 Miliar Lebih untuk Tiga Jalan dan Dua Jembatan

 

Dalam forum tersebut, Komisi II melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi difokuskan pada capaian kinerja OPD, realisasi anggaran, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.

 

Selain itu, berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program turut diidentifikasi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

 

Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga mendorong seluruh OPD agar terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.

 

“Penggunaan anggaran harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov NTB Ajukan KUA-PPAS 2027, Fokus Kemiskinan hingga Agromaritim

 

Melalui rapat konsultasi ini, Komisi II DPRD Lombok Tengah diharapkan dapat merumuskan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.

 

Selama berlangsungnya kegiatan, diskusi antara Komisi II dan mitra kerja berjalan dinamis dan konstruktif. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun
Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah
Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan
Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran
BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong
NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026
Gubernur Iqbal Minta Manajemen Risiko Jadi Dasar Keputusan Pemprov NTB
Tumpukan Sampah TPS Sandubaya Menyusut Jadi 2.000–3.000 Ton

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:56 WITA

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:46 WITA

Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:34 WITA

Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran

Selasa, 11 Agustus 2026 - 14:23 WITA

BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:35 WITA

NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026

Berita Terbaru

Event Ekraf Mania

Ekonomi

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Jumat, 14 Agu 2026 - 17:50 WITA