LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Angka prevalensi stunting di Lombok Timur turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026, dari sebelumnya 22,4 persen pada 2025. Pemkab Lombok Timur mengaitkan penurunan itu dengan kerja sama berbagai pihak dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting.

Wakil Bupati Lombok Timur Moh Edwin Hadiwijaya mengatakan, hasil positif itu merupakan peran banyak pihak. Kolaborasi pemerintah, tim pendamping keluarga (TPK), dan berbagai mitra berperan dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Menurut Edwin, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dipublikasikan Kominfo NTB menunjukkan prevalensi stunting Lombok Timur mencapai 22,4 persen pada 2025.

Sementara itu, pencatatan Dinas Kesehatan menunjukkan angka prevalensi stunting turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026.

Baznas Alokasikan Rp16–18 Miliar per Tahun

Edwin mengatakan penurunan stunting tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur.

Menurut dia, Baznas turut mendukung pendampingan keluarga rawan stunting (KRS). Dilakukan melalui alokasi dana yang mencapai Rp16 miliar hingga Rp18 miliar setiap tahun.

“Penurunan stunting ini hasil gotong royong,” kata Moh Edwin Hadiwijaya.

Selain dukungan pendanaan, Edwin menilai kerja tim pendamping keluarga di lapangan turut berkontribusi terhadap pelaksanaan intervensi pencegahan stunting.

Pemkab Lombok Timur juga melibatkan berbagai mitra melalui program GENTING untuk memperkuat pendampingan keluarga yang membutuhkan intervensi.

Meski mencatat penurunan prevalensi, Edwin mengingatkan bahwa penanganan stunting masih membutuhkan kerja berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan capaian yang telah diperoleh.

Lombok Timur Miliki 15.800 KK Miskin Ekstrem

Edwin menilai Lombok Timur memerlukan perhatian dalam program penurunan stunting di tingkat provinsi.

Menurut dia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di NTB. Daerah itu juga masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem yang menjangkau 15.800 kepala keluarga (KK).

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Edwin meminta penguatan intervensi penanganan stunting di Lombok Timur.

“Jika ingin NTB baik angka stunting, maka perlu memperkuat intervensi ke Lombok Timur, mengingat Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 15.800 kepala keluarga,” jelasnya.

Selain penguatan program di tingkat kabupaten, pelaksanaan pencegahan stunting juga melibatkan pemerintah desa.

Salah satu capaian muncul dari Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, yang masuk nominasi tiga besar Desa Berkinerja Baik Regional II tingkat nasional pada 2026.

Kementerian Desa menyelenggarakan penilaian itu dengan salah satu perhatian pada konvergensi pencegahan stunting. Capaian Desa Sakra Selatan menjadi bagian dari perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.

Lombok Timur Raih Peringkat Pertama Pekan GENTING Regional II

Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)-BKKBN memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program pencegahan stunting di Lombok Timur.

Plt Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga-BKKBN Yuni Hastutiningsih mengatakan, Kabupaten Lombok Timur meraih peringkat pertama wilayah Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING 2026.

Yuni menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya penurunan stunting di daerah itu.

“Kami melihat upaya seluruh stakeholder di sini, bahkan para kadis sangat antusias untuk penurunan stunting,” kata Yuni.

Meski memperoleh apresiasi dan mencatat penurunan prevalensi, Pemkab Lombok Timur masih menghadapi tantangan dalam memperluas intervensi kepada keluarga rentan.

Edwin menekankan pentingnya mempertahankan kerja sama antara pemerintah, Baznas, tim pendamping keluarga, dan mitra lainnya. Tujuannta agar upaya penurunan stunting dapat terus berjalan.