LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat memasuki puncak musim kemarau 2026.

Pemprov menggelar apel siaga karhutla di Desa Wisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (13/8/2026).

Langkah itu semakin mendesak setelah luas karhutla NTB mencapai 8.895,43 hektare sepanjang Januari hingga 20 Juli 2026.

Angka itu meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5.759,19 hektare. Kondisi itu menempatkan NTB pada peringkat keenam nasional dan masuk 10 provinsi dengan kerawanan karhutla tertinggi.

Pemprov Cek Personel hingga Peralatan Pemadam

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan apel menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi.

“Apel siaga ini adalah wujud keseriusan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” katanya.

Menurut Abul, cuaca panas dan kelembapan rendah selama puncak kemarau meningkatkan potensi karhutla.

Karena itu, seluruh unsur harus memastikan kesiapan sebelum muncul titik kebakaran.

“Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan ketika kebakaran sudah berlangsung,” katanya.

Pemprov juga menggunakan apel untuk memeriksa kesiapan operasional seluruh unsur.

Pemeriksaan mencakup personel, sistem komando, koordinasi, kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman, serta alat pelindung diri.

Seluruh sarana dan personel harus mampu mendukung penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu ketika kebakaran terjadi.

Luas Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare

Abul meminta seluruh pihak memberi perhatian serius terhadap ancaman karhutla.

Data Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di NTB mencapai 8.895,43 hektare sepanjang Januari hingga 20 Juli 2026.

Sementara itu, periode sebelumnya mencatat luas kebakaran 5.759,19 hektare.

“Data ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Ancaman karhutla di NTB nyata dan memerlukan langkah-langkah antisipatif yang terencana serta melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.

Selain perkembangan luas kebakaran, kondisi iklim juga menjadi perhatian pemerintah.

Puncak Kemarau Terjadi pada Agustus

Berdasarkan prakiraan BMKG, 2026 memasuki fase netral menuju El Nino sejak Juni.

Sementara itu, puncak musim kemarau di NTB diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026.

Kondisi itu meningkatkan kebutuhan koordinasi antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan dunia usaha.

“Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Hanya melalui sinergi, kolaborasi, dan gotong royong seluruh unsur, kita dapat menekan risiko dan eskalasi karhutla di Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Pemprov Minta Patroli dan Pencegahan Diperkuat

Pemprov NTB juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini menjalankan patroli, pencegahan, pemadaman, hingga penanganan setelah kebakaran.

Namun, pemerintah meminta kesiapsiagaan tidak berhenti pada apel.

Setiap personel harus mengambil peran dalam pencegahan. Selain itu, setiap institusi perlu memperkuat koordinasi dan masyarakat harus ikut menjaga kawasan hutan.

“Saya berharap semangat yang dibangun melalui apel siaga dapat diteruskan menjadi aksi nyata di lapangan. Setiap personel harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, sementara setiap institusi perlu memperkuat koordinasi dan masyarakat turut menjaga kawasan hutan di wilayah masing-masing,” katanya.