MATARAM, ntbkita.com-Anggota Komite IV DPD RI Evi Apita Maya berkomitmen mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Evi akan membawa program dan persoalan strategis NTB ke kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah berpeluang memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran.

Ia menyampaikan komitmen itu dalam forum penyerapan aspirasi daerah di Ruang Rapat Rinjani Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).

Evi Bawa Aspirasi NTB ke Pemerintah Pusat

Dalam forum itu, organisasi perangkat daerah menyampaikan berbagai persoalan strategis kepada Evi.

Aspirasi itu mencakup pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, dan sinkronisasi data kemiskinan.

Selain itu, perangkat daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau.

Evi akan memakai seluruh masukan sebagai bahan dalam rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga mitra.

“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya,” kata Evi.

Selanjutnya, ia akan mengomunikasikan persoalan yang berkaitan dengan mitra Komite IV maupun komite lain. Evi akan menempuh forum resmi sekaligus komunikasi informal untuk mempercepat tindak lanjut.

“Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

NTB Butuh Dukungan sebagai Provinsi Kepulauan

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Pemprov NTB mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”.

Menurut Nelly, pemerintah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan visi itu. Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat.

“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami,” jelas Nelly.

Selain itu, status NTB sebagai provinsi kepulauan membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Dukungan itu akan membantu daerah mengembangkan potensi sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.

Nelly juga memaparkan sepuluh program unggulan Pemprov NTB. Program itu antara lain Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, serta NTB Connection.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan lintas kementerian untuk menjalankan seluruh program itu secara optimal.

Perbedaan Data Pusat dan Daerah Jadi Sorotan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB Ahsanul Khalik menyoroti perlunya pembaruan regulasi statistik nasional.

Menurutnya, pembaruan aturan akan memperkuat pelaksanaan Satu Data Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat mengurangi perbedaan data antara pusat dan daerah.

“Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di daerah,” ujar Ahsanul.

Perbedaan data dapat memengaruhi ketepatan sasaran program pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinkronisasi serta pertukaran data.

Dengan data yang sama, pemerintah dapat menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.

Daerah Keluhkan Pemotongan Dana Transfer

Perwakilan kabupaten dan kota juga menyampaikan dampak kebijakan efisiensi serta pemotongan dana transfer ke daerah.

Menurut mereka, kondisi itu menghambat belanja pegawai dan pelaksanaan sejumlah program daerah.

Selain persoalan anggaran, peserta menyampaikan isu lingkungan dan kehutanan. Mereka juga menyoroti akses permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat serta pengembangan potensi lokal berbasis hilirisasi industri.

Karena itu, Pemprov NTB berharap sinergi bersama DPD RI dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

Pada akhirnya, dukungan kebijakan dan anggaran akan membantu NTB mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.