Iwan Slenk Nilai Tak Relevan Desakan Hadirkan Gubernur NTB di Sidang Dana Siluman

Avatar photo

Rabu, 22 April 2026 - 09:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum dan Advokat senior NTB, M. Ihwan. Dok/Its

Pengamat Hukum dan Advokat senior NTB, M. Ihwan. Dok/Its

LOMBOK FOKUS  – Desakan sejumlah pihak untuk menghadirkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi “Dana Siluman” DPRD NTB dinilai tidak memiliki relevansi secara hukum.

Hal tersebut ditegaskan Advokat Senior NTB, Muhammad Ihwan yang akrab disapa Iwan Slenk. Ia menilai, permintaan menghadirkan Gubernur dalam persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram berpotensi mengaburkan fokus pembuktian perkara.

Menurut Iwan Slenk, dalam hukum acara pidana, tidak semua pihak yang disebut dalam persidangan harus dihadirkan sebagai saksi. Ia menekankan bahwa kehadiran saksi harus memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang didakwakan.

“Tidak semua orang yang disebut dalam persidangan wajib dipanggil. Hanya mereka yang mengetahui secara langsung, melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang relevan,” tegasnya di Mataram, Selasa (21/04).

Ia menjelaskan, dalam fakta persidangan, nama Gubernur NTB memang sempat disebut oleh sejumlah saksi. Namun penyebutan tersebut berada dalam konteks program kebijakan pemerintah daerah, bukan terkait praktik pemberian uang sebagaimana unsur gratifikasi.

Baca Juga :  Biro Hukum dan HAM Pemprov NTB Perkuat Penyusunan Produk Hukum Daerah Lewat Bimtek

Lebih lanjut, Iwan Slenk menegaskan bahwa hukum acara pidana mensyaratkan adanya hubungan kausal antara keterangan saksi dengan upaya pembuktian unsur tindak pidana.

“Jika seseorang tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana, maka kehadirannya tidak memiliki urgensi dalam pembuktian,” ujarnya.

Dalam perkara yang sedang berjalan, ia justru melihat fakta persidangan mengarah pada tidak adanya keterlibatan Gubernur dalam dugaan gratifikasi tersebut.

“Yang terungkap di persidangan, Gubernur hanya memberikan program dalam bentuk direktif kebijakan kepada anggota DPRD. Itu berbeda secara hukum dengan pemberian uang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa unsur gratifikasi sepenuhnya berada pada relasi antara pemberi dan penerima, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD.

“Peristiwa pemberian dan penerimaan uang adalah perbuatan individual. Tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan Gubernur,” tegasnya.

Baca Juga :  Polresta Mataram Perketat Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan Jalanan

Lebih jauh, Iwan Slenk merujuk pada keterangan saksi-saksi kunci dari unsur pemerintah daerah yang telah memberikan penjelasan lengkap terkait mekanisme program tersebut, termasuk keterangan Ketua BPKAD NTB, Nursalim, serta pejabat Bappeda NTB, Firman.

Menurutnya, fakta tersebut semakin mempertegas bahwa desakan menghadirkan Gubernur dalam persidangan tidak lagi memiliki relevansi hukum.

“Mekanisme program sudah dijelaskan secara terang oleh para saksi. Jadi, mendesak Gubernur hadir tidak memiliki urgensi dalam pembuktian,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Iwan Slenk mengingatkan agar proses hukum tetap berjalan secara objektif dan tidak berkembang menjadi spekulasi yang tidak berdasar.

“Menarik pihak yang tidak relevan hanya akan mengaburkan fokus perkara dan berpotensi menyesatkan proses peradilan,” pungkasnya.

Dengan demikian, secara prinsip hukum acara pidana, kehadiran Gubernur NTB dalam persidangan dinilai tidak memiliki dasar urgensi apabila tidak terdapat keterkaitan langsung dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun
Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor
Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu
Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T
Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi
Bisnis Rumput Laut 30 Ton di Dompu, WNA Tiongkok Dideportasi dan Dicekal 5 Tahun
Polresta Mataram Perketat Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan Jalanan
Polda NTB Terjunkan Tim Telusuri Asal Emas Selundupan 5 Kilogram
Tag :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:04 WITA

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun

Rabu, 11 November 2026 - 18:18 WITA

Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor

Rabu, 11 November 2026 - 17:09 WITA

Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu

Selasa, 10 November 2026 - 13:15 WITA

Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T

Selasa, 3 November 2026 - 13:25 WITA

Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA