Kejari Loteng Ajak Publik Awasi MBG, Dorong Transparansi Dapur SPPG Lewat Media Sosial

Avatar photo

Rabu, 8 April 2026 - 16:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Lombok Tengah | Lombok fokus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah tersebut.

 

Selain melibatkan publik, seluruh pengelola SPPG juga diimbau untuk secara rutin mempublikasikan menu dan makanan yang disajikan melalui media sosial. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk keterbukaan informasi, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung.

 

“Keterbukaan ini menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut mengawasi, mulai dari kualitas makanan hingga kesesuaian menu yang diterima oleh para penerima manfaat,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga :  PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase

 

Menurut Alfa, Kejari memiliki peran strategis dalam mengawal program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang menjadi bagian dari agenda nasional. Namun, keterlibatan tersebut lebih difokuskan pada langkah-langkah preventif guna mencegah potensi pelanggaran hukum.

 

“Peran kami lebih kepada pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan, Kejari Lombok Tengah juga secara rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG ke pusat. Data yang dilaporkan mencakup jumlah menu, jenis makanan, hingga jumlah penerima manfaat. Pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi khusus yang telah disiapkan oleh institusi kejaksaan.

 

Lebih lanjut, Alfa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat dalam memastikan program berjalan sesuai standar. Dengan pemanfaatan media sosial oleh SPPG, pengawasan diharapkan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga terbuka untuk publik.

Baca Juga :  Gagasan Museum Desa dari NTB Tembus Konferensi Permuseuman Dunia ICOM CECA 2026

 

“Kami mendorong semua pihak ikut mengawasi. Ini bagian dari transparansi sekaligus bentuk dukungan terhadap program unggulan pemerintah pusat,” ujarnya.

 

Sebelumnya, sebanyak 80 dapur SPPG di Lombok Tengah terpaksa dihentikan sementara operasionalnya dari total 168 dapur yang menjalankan program MBG. Penghentian ini dilakukan karena sejumlah dapur belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Kejari berharap, melalui penguatan pengawasan dan transparansi, seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan sehingga program berjalan optimal dan tepat sasaran.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA