LOMBOK TENGAH, ntbkita.com-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupaya memperluas akses layanan keuangan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani. Langkah ini diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan guna mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi daerah.

Wakil Bupati Lombok Tengah Muhamad Nursiah mengatakan kemudahan mengakses layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta. Kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Nursiah, masyarakat membutuhkan layanan pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau. Akses terhadap perbankan maupun lembaga jasa keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

“Akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Muhamad Nursiah dalam keterangannya, Kamis.

TPAKD Diharapkan Permudah Akses Pembiayaan

Nursiah menilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Selain membuka akses pembiayaan, pemerintah daerah perlu memperkuat literasi keuangan agar masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan yang tersedia.

Menurut dia, edukasi keuangan juga penting bagi pelaku usaha kecil yang menghadapi keterbatasan pengetahuan maupun hambatan administratif ketika membutuhkan modal usaha.

Karena itu, Pemkab Lombok Tengah ingin mengoptimalkan peran TPAKD melalui koordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran TPAKD dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara merata,” kata dia.

Pertanian dan Pariwisata Jadi Sektor Sasaran

Penguatan inklusi keuangan Lombok Tengah juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pengembangan di daerah.

Nursiah menempatkan pertanian, pariwisata, dan industri kreatif sebagai sektor yang membutuhkan dukungan akses pembiayaan.

Bagi pelaku UMKM, kemudahan memperoleh modal diharapkan dapat membantu pengembangan usaha. Sementara itu, akses layanan keuangan bagi petani menjadi bagian dari upaya meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian.

Selain memperluas akses modal, pemerintah daerah berharap layanan keuangan formal dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memanfaatkan produk dan jasa keuangan secara optimal.

Karena itu, peningkatan literasi perlu berjalan bersama perluasan layanan agar masyarakat dapat memilih fasilitas pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.

Pemkab Lombok Tengah Perkuat Kerja Sama Lintas Sektor

Nursiah menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan masyarakat.

Menurut dia, Rakornas TPAKD menjadi forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus merumuskan langkah yang sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Pemkab Lombok Tengah berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi dasar penguatan program inklusi keuangan yang menjangkau pelaku UMKM, petani, serta sektor ekonomi produktif lainnya.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat terus mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Nursiah.